Sekda Jambi: Persoalan Masyarakat Rimba Harus Terkoordinasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -  Hasil pertemuan antara Pemprov Jambi dengan Masyarakat Rimba pada Rabu (11/2/2026) kemarin masih dalam proses internal.

Pemprov Jambi gelar pertemuan intens dengan pihak terkait untuk memberikan solusi terbaik dalam mengatasi permasahan masyarakat rimba.

Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kamis (5/3/2026).

Dia mengatakan, penyelesaian masalah itu tidak boleh parsial , sebab membutuhkan waktu yang panjang.

“Ruang hidup mereka (Masyarakat Rimba) ini kan harus tetap diberikan, sementara kondisi hutan sudah tidak ada,” katanya.

Sekda menuturkan, regulasi terkait hal tersebut tidak hanya sebatas di Provinsi Jambi. 

Hal itu disebabkan rata-rata masyarakat rimba hidup di Taman Nasional. Sehingga, ada keterkaitan dengan pemerintah pusat.

“Taman Nasional kan bukan domain Pemprov, bukan domain kabupaten juga. Tapi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah se-kabupaten,” tuturnya.

Sudirman menjelaskan, masyarakat rimba masih memiliki tradisi mlangun.

Dalam tradisi itu, masyarakat rimba akan pindah ke lokasi lain jika ada keluarga nya yang meninggal.

“Itu kalau bisa, harus juga dikoordinir. Melangunnya tuh dalam wilayah adat mereka saja. Walaupun tradisi mlangun enggak bisa dihentikan, tapi paling tidak berada dalam wilayah adat saja,” jelasnya.

“Jangan keluar dari wilayah Jambi. Kalau memang bisa, itu kan harus dibicarakan secara intens dengan para tumenggung-tumenggungnya,” lanjutnya.

Terkait usulan pendirian lembaga adat khusus bagi masyarakat rimba, Sudirman mempersilahkan para masyarakat rimba untuk membahas di internal mereka.

Menurutnya, hal itu penting sehingga harus dibicarakan.

“Menurut saya silakan mereka sendiri rembukan dulu, sesama mereka rembuk. Wilayah adatnya yang di mana? Itu wilayah adat juga penting sebetulnya untuk tidak mereka itu terus berpindah-berpindah,” ujarnya.