Kapan Dana Program 100 Juta per RT di Kota Jambi Cair?

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) memastikan besaran dana Program 100 juta per RT per tahun disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK) di masing-masing wilayah RT.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menerangkan bahwa RT yang memiliki lebih dari 100 KK akan menerima dana sebesar Rp100 juta.

Sementara RT dengan jumlah 60 hingga 99 KK memperoleh Rp70 juta.

Adapun, RT dengan jumlah KK di bawah 60 mendapatkan Rp50 juta.

“Tahun ini program menyasar 1.583 RT. Seluruh tahapan telah kami siapkan dari hulu ke hilir, mulai dari rekrutmen pendamping, sosialisasi, pembentukan kelompok kerja (Pokja), hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujar Noverentiwi saat dikonfirmasi, Senin (2/2/2026).

Ia menambahkan, rangkaian pelaksanaan program telah dimulai sejak Januari 2026 melalui rekrutmen tenaga pendamping serta sosialisasi kepada ketua RT, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, lurah, dan tim pelaksana.

Memasuki Februari, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan rembuk warga, pembentukan Pokja, pemetaan swadaya, serta penyusunan rencana kerja kegiatan di masing-masing RT.

“Pada Maret dilakukan penyusunan proposal, kemudian pencairan dana ke rekening Pokja direncanakan pada April,” jelasnya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026.

Selanjutnya, program akan ditutup dengan proses serah terima hasil kegiatan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pada Juni 2026.

Setiap RT diwajibkan membentuk Pokja sebagai pelaksana kegiatan sekaligus menyusun proposal program yang akan didanai.

Noverentiwi juga memaparkan bahwa dana Program 100 Juta per RT tersebut sudah mencakup gaji ketua RT sebesar Rp1 juta per bulan selama satu tahun, meningkat dibanding sebelumnya Rp750 ribu per bulan.

Selain itu, di dalam anggaran tersebut juga termasuk gaji sekretaris RT sebesar Rp200 ribu per bulan, serta alokasi biaya makan minum dan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp3 juta.

“Total komponen tersebut mencapai Rp17,4 juta. Sisanya sekitar Rp82,6 juta akan ditransfer langsung ke rekening Pokja,” katanya.

Meski demikian, pembayaran gaji ketua RT dan sekretaris RT tetap dilakukan setiap bulan melalui pihak kelurahan.