Alasan PPP Jambi Dukung Mardiono, Jika Anggota DPRD Nekat Dukung Agus Maka Ini yang Terjadi

Tiga orang dilaporkan mengalami cedera, dua di antaranya cukup serius.

Pada Sabtu (27/9), Muhammad Mardiono diumumkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi oleh pimpinan sidang Amir Uskara. 

Namun, pengesahan itu langsung mendapat penolakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Plt ketua umum.

Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka dalam sidang paripurna malam hari, di mana perwakilan DPW dari berbagai provinsi menyatakan tidak menerima LPJ Mardiono dan mempertanyakan legitimasi aklamasi tersebut.

Di sisi lain, pada Minggu (28/9) dini hari, sidang paripurna lanjutan menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, juga melalui mekanisme aklamasi.

Penetapan dilakukan oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar setelah seluruh muktamirin menyerukan dukungan terhadap pencalonan Agus, yang saat itu menunjukkan KTA PPP dan didampingi sejumlah DPW dan DPC.

Dengan dua kubu yang sama-sama mengklaim telah terpilih secara sah melalui aklamasi, PPP kini menghadapi dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan secara hukum maupun internal.

Kedua pihak menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus ke Kemenkumham setelah menuangkan hasil muktamar ke dalam akta notaris. 

Tidak Ada yang Diuntungkan

Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan saling klaim Ketua Umum PPP bukanlah kabar yang bagus, khususnya bagi konstituen.

Seharusnya muktamar menjadi ajang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik demi mempersiapkan kelolosan PPP di Pemilu 2029 mendatang.

Apalagi, PPP tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 lalu, dan ini adalah kali pertama partai tersebut gagal melenggang ke parlemen sejak didirikan pada 5 Januari 1973.

Sukup disayangkan sebenarnya adanya dualisme semacam ini. Dualisme alias saling klaim Ketua Umum PPP terpilih justru menjadi hal yang merugikan bagi semua pihak.

Karena apa pun judulnya, dualisme itu dalam banyak hal cukup merugikan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik politik semacam ini.

Sebaiknya ada upaya penyelesaian konflik politik tersebut, termasuk mempertemukan kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. 
Sebab, dualisme akan menghambat penghimpunan kekuatan politik di tubuh PPP, terutama dalam rangka persiapan untuk Pemilu 2029.