Aliansi Cipayung Jambi Serukan Sembilan Tuntutan di DPRD

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI — Aliansi Cipayung Jambi yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, dan GMKI kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi, Senin (1/9/2025). 

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang digelar Jumat lalu (29/8/2025).

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan sembilan tuntutan utama.

Baca juga: Suasana Ruangan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI Usai Dinonaktifkan PAN

Satu peserta aksi Cipayung menyampaikan bahwa aksi kali ini tidak lagi hanya berfokus pada isu nasional, tetapi juga membawa persoalan daerah. 

Mereka menyoroti pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, perlindungan masyarakat adat, serta keterlibatan sivitas kritis dalam proses penganggaran daerah.

"Kami datang membawa aspirasi bersama teman-teman pelajar dengan aksi damai tidak anarkis. Namun sangat disayangkan, pihak DPRD dan kepolisian sama sekali tidak memberikan respon terhadap kedatangan kami," katanya.

Ia menyebut bahwa aksi ini akan berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar jika aspirasi mereka tetap tidak ditanggapi. 

"Kami akan menunggu teman-teman mahasiswa lain dan aliansi lainnya untuk kembali turun bersama. Ini aksi damai, bukan anarkis," ujarnya.

Baca juga: Akhirnya PDIP Bereaksi Soal 2 Kadernya Deddy Sitorus dan Sadarestuwati di DPR, PDIP Kini Ditantang

Berikut adalah sembilan tuntutan : 

1. Mengevaluasi besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Provinsi Jambi

2. Merekomendasikan tunjangan setiap anggota DPRD Provinsi Jambi berbasis kinerja bukan hak otomatis 

3. Merekomendasikan penguatan mekanisme " Recall" untuk setiap pimpinan fraksi partai politik di DPRD Provinsi Jambi agar lebih tegas dalam mengevaluasi anggotanya yang tidak optimal dalam kerja. 

4. Membangun transparansi penuh dalam legislasi dan penggunaan anggaran DPRD Provinsi Jambi 

5. Menolak realisasi anggaran untuk perbaikan gedung kantor DPRD Provinsi Jambi atas pengrusak masa aksi

6. Menolak adanya kebijakan yang menaikkan pajak 

7. Meminta pertanggungjawaban kinerja pansus konflik lahan Provinsi Jambi 

8. Mendorong pengesahan UUD perampasan aset

9. Meminta ruang dialog terbuka antara Cipayung dengan setiap pimpinan fraksi partai politik parlemen di DPRD Provinsi Jambi.

Update berita Tribun Jambi di Google News