RDP DPD RI Dinilai Tak Beri Kepastian, Warga Aur Kenali Kecewa

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPD RI terkait proyek infrastruktur batubara di Jambi dinilai belum memberikan kepastian bagi warga terdampak.

Warga Kelurahan Aur Kenali mengaku kecewa karena pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan konkret.

Warga RT 14 Aur Kenali, Erpen, mengatakan hasil pertemuan hanya sebatas rekomendasi agar Gubernur Jambi segera bertemu langsung dengan masyarakat, tanpa kejelasan waktu dan langkah lanjutan.

“Pertemuan tadi tidak menghasilkan apa-apa. Hanya rekomendasi agar gubernur bertemu masyarakat. Padahal sejak September sampai sekarang sudah lima bulan belum juga ditemui,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Ia juga menyoroti pertanyaan relokasi yang kerap diarahkan kepada warga, tanpa disertai kejelasan rencana tata ruang dari pemerintah.

“Kami ini sering ditanya pindah ke mana. Seharusnya pemerintah yang lebih tahu soal tata ruang provinsi, kota, dan Muaro Jambi. Warga tahunya cuma diminta pindah,” katanya.

Meski demikian, Erpen menilai penyebutan wilayah Kemingking sebagai salah satu opsi relokasi masih relevan, namun harus disertai kepastian dan kajian yang jelas.

“Paling tidak sudah disebut satu nama, Kemingking. Menurut saya itu relevan, tapi harus jelas,” ucapnya.

Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Bidang Advokasi Walhi Jambi, Eko Wahyudi. Ia menilai ketidakhadiran langsung kepala daerah dalam forum tersebut turut menambah kekecewaan warga.

Eko menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi, namun meminta agar kepentingan warga dan lingkungan tidak diabaikan.

“Warga tidak anti-investasi, tapi jangan menyampingkan kepentingan masyarakat. Jalan khusus ini beririsan langsung dengan rumah dan dapur warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, warga juga khawatir terhadap dampak debu batubara dalam jangka panjang, terutama terhadap kesehatan generasi mendatang.

“Mereka tidak hanya memikirkan hari ini, tapi juga anak cucu. Ini soal kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, Eko mengungkapkan adanya laporan terhadap tiga warga Aur Kenali oleh pihak yang belum diketahui secara pasti. Ia berharap tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat maupun konflik horizontal.

“Harapan kami tidak ada kriminalisasi warga dan konflik horizontal. Mudah-mudahan laporan itu bisa dicabut,” pungkasnya.
(Tribunjambi.com/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: PT SAS Paparkan Investasi Rp 2 Triliun, Warga Ragukan Mitigasi