Warga Pati Duga Bupati Sudewo Korupsi, Hari Ini Kirim Ribuan Surat ke KPK

TRIBUNJAMBI.COM - Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah bersatu dalam satu suara menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). 

Aksi ini diwujudkan dengan pengiriman ribuan surat secara serentak ke markas Lembaga Antirasuah itu pada hari ini.

Surat tersebut berisi desakan agar KPK memproses hukum Bupati Sudewo.

Dia diduga terlibat kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. 

Warga mengumpulkan surat-surat itu di sebuah posko khusus sebelum dikirimkan ke Jakarta.

Salah satu perwakilan warga, Hartono (48), mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan daerah mereka. 

Menurutnya, aksi pengiriman surat ini adalah bentuk komitmen warga untuk membersihkan Pati dari praktik korupsi.

"Kami ingin punya pemimpin yang bersih. Dugaan keterlibatan Pak Sudewo ini sudah membuat kami resah. Ribuan surat ini adalah bukti bahwa kami serius dan ingin KPK segera bertindak," ujar Hartono. 

Baca juga: Profil Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bela Bupati Sudewo: Sama-sama Kader Gerindra

Baca juga: Setelah Immanuel Ebenezer Kini KPK Sasar Eks Menaker Ida Fauziah, Diduga Terima Uang Sertifikasi K3

Baca juga: Breaking News 7 Warga Desa Pulau Pandan yang Ditahan Akibat Demo PLTA Kerinci Dibebaskan

Bahkan ditegaskannya, warga tidak akan pernah berhenti bersuara hingga kasus tersebut jelas,

"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini jelas," tegasnya.

Surat-surat itu dikumpulkan di posko penggalangan donasi. 

Warga akan mengirimkan surat tersebut secara serentak ke KPK pada hari ini, Senin (25/8/2025).

Waraga lainnya, Murtini menyebutkan proses hukum terhadap Bupati Sudewo harus tetap berjalan meski sebagian uang kerugian negara sudah dikembalikan.

"Ini isi suratnya mengenai tindak dari KPK untuk menyelesaikan kasus Bupati Sudewo masalah DJKA. Walaupun sudah diganti sebagian uangnya, tapi tetap hukum harus tetap berjalan," ujarnya dilansir dari tayangan KompasTv.

Kilas Balik Aksi Warga Pati

Aksi warga Pati ini bukan yang pertama kalinya.