TRIBUNJAMBI.COM - Situasi di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan kembali memanas. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua, yang merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengumumkan penangkapan seorang warga sipil yang mereka tuduh sebagai mata-mata militer Indonesia.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui keterangan tertulis pada Minggu (3/8/2025), menyebutkan bahwa warga sipil bernama Kris Kipka.
Dia dituduh sebagai agen intelijen yang memfasilitasi aparat keamanan Indonesia untuk mencari tahu keberadaan pasukan KKB.
“Kami menerima informasi bahwa satu warga sipil atas nama Kris Kipka terlibat dan bergabung bersama aparat militer Indonesia di Pegunungan Bintang. Kris Kipka difasilitasi oleh aparat militer Indonesia untuk menjadi intelijen mencari tahu keberadaan pasukan TPNPB,” ujar Sebby.
Informasi tersebut, menurut Sebby, berasal dari laporan resmi Panglima TPNPB Komando Daerah Perlawanan (Kodap) XXXV Bintang Timur, Ananias Ati Mimin.
Pihak KKB Papua mengklaim telah mengantongi identitas Kris Kipka dan mengancam akan melakukan interogasi lebih dalam jika yang bersangkutan dijumpai di wilayah operasi mereka.
Ancaman KKB Papua: Hentikan Jadi Mata-mata atau Nyawa Taruhannya
Dalam pernyataannya, Sebby Sambom tidak hanya menuduh Kris Kipka sebagai mata-mata, tetapi juga menudingnya difasilitasi untuk "membunuh kami."
Baca juga: KKB PAPUA Tolak HUT RI ke-80, Jubir TPNPB-OPM: Wajib Cabut dan Bakar Bendera Merah Putih
Baca juga: PERGI Tanpa Pamit, Salin Ungkap Istri Ngadu Disekap dan Dipaksa Jadi LC di Sulawesi
Baca juga: UPDATE Kasus Beras Oplosan: Satgas Pangan Polri Tetapkan 3 Tersangka Baru, Ada Presdir
Ancaman ini diperkuat dengan adanya peringatan keras kepada warga sipil lainnya yang dicurigai menjadi agen intelijen.
"Jika Anda kami bunuh maka tidak ada jaminan oleh negara terhadap anak dan keluarga Anda sehingga kami himbau segera berhenti menjadi mata-mata aparat keamanan Indonesia," kata Sebby.
KKB Papua juga mengeluarkan imbauan kepada aparat keamanan Indonesia untuk menghentikan penggunaan warga sipil sebagai mata-mata di wilayah konflik bersenjata.
Peringatan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman KKB Papua terhadap siapa pun yang mereka anggap bekerja sama dengan militer.
Ancaman ini tidak hanya ditujukan kepada Kris Kipka, tetapi juga menjadi pesan menakutkan bagi semua warga di 36 Kodap (Komando Daerah Perlawanan) di seluruh Papua, yang dicurigai bekerja untuk pemerintah Indonesia.
Situasi ini menambah ketegangan dan kekhawatiran akan keselamatan warga sipil di wilayah konflik tersebut.
KKB PAPUA Tolak HUT RI ke-80
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali menunjukkan sikap penolakan keras terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).