Kalau di Kota Jambi memang tidak cocok mau dibuat apa juga mau dibuat stockpile ataupun hal yang berbau limbah dan lain sebagainya kurang cocok karena Kota Jambi ini terlalu kecil dan penduduknya terlalu padat.

Tribun: Apa stockpile ini sudah digunakan/difungsikan?

Fasha: Stockpile ini belum digunakan  dan belum ada (batu bara) yang ditumpuk di sana.

Jadi pada tahun 2023 juga sudah dikerjakan tetapi kita setop, kemudian saya pensiun dikerjakan secara diam diam dan sekarang sudah terbuka lagi.

Tribun: Apa sudah ada dampak lingkungan dari pembangunan stockpile ini? Apa ada kasus serupa di Kota Jambi ?

Fasha: Bisa jadi ada. Di sana sudah terbuka (lahannya). Yang pasti sudah gundul lahan nya, kalau terganggu belum. Karena belum ada (batu bara) yang ditumpuk di sana.

Tribun: Kapan ada pemanggilan direktur dari perusahaan bersangkutan?

Fasha: Besok kami sudah melakukan sidang paripurna dan juga akan ada lusanya rapat internal rapat Komisi XII  dan di situlah kita akan agendakan mengundang semua pihak terkait.

(Kami) memanggil perusahaan yang tidak lengkap perizinannya dan merusak lingkungan dan penanggung jawab PT SAS.

Tribun: Sampai dengan saat ini, apakah Komisi XII sudah mendapatkan laporan terkait dengan usaha batu bara di Provinsi Jambi yang merusak lingkungan?

Fasha: Yang sudah masuk ke kami itu salah satunya terkait dengan penambangan yang ada di Koto Boyo. Saya sudah melihat video dan pada saat itu ada sidak yang dilakukan oleh Polda Jambi.

Memang kalau dilihat dari video dan foto nya sudah sangat miris sekali karena begitu besarnya danau ini dan warna air sudah hijau.

Kita tidak tau kedalaman dan tidak ada reklamasi di sana.

Makanya kami tanyakan terkait dengan jaminan reklamasi dan ada sekitar 14 perusahaan yang diundang yang sebagian besar tidak memiliki jaminan reklamasi tetapi memilik IUP.

Ini agak rancu juga, ini salah satu PR kami. Pada saat rapat kerja dengan Menteri ini akan menjadi pertanyaan kami juga.