Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Polemik pertambangan di Tanah Papua saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik pasca munculnya ke publik terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ya, sorotan itu juga datang dari anggota DPR RI bernama Yan Mandenas.
Dia menyoroti adanya oknum dari pemerintahan hingga anggota TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal di Bumi Cendrawasih itu.
Kata Yan Mandenas, hal itu berdasarkan laporan masyarakat yang banyak datang kepadanya.
Laporan itu menyampaikan bahwa saat ini banyak tambang ilegal beroperasi di Tanah Papua.
“Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua,” kata Mandenas, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Terhadap itu, Yan Mandenas meminta kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia segera menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Papua.
Kemudian, dia juga memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerbitkan izin tambang.
Baca juga: POLEMIK Tambang Nikel Raja Ampat: Warga Cap Gubernur Pembohong, Menteri ESDM Penipu
Baca juga: TEMUAN Kementerian Lingkungan Hidup di Tambang Nikel Raja Ampat: Singgung Izin Khusus, Sedimentasi
Baca juga: ROCKY GERUNG Bongkar Motif Asli Jokowi Pilih PSI: Bukan Pensiun, Kandang untuk Dinasti Politik?
Sementara terkait tambang nikel di Raja Ampat, kata dia, bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua.
“Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Yan Mandenas menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat beking dari pejabat setempat.
Tidak hanya itu, oknum pejabat di kementerian yang mengurus tambang juga diduga terlibat.
“Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel,” ujar Mandenas.
Bupati Orideko: Tak Sesuai dengan yang Diekspos
Terkait tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya disampaikan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam tak sesuai dengan apa yang diekspos.
Dia menyampaikan itu usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025).
Orideko menyebut, pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga agar daya tarik wisata Raja Ampat tidak rusak oleh aktivitas yang berisiko terhadap lingkungan.
Baca juga: ANALISIS Rocky Gerung Jika Jokowi Jadi Ketua Umum PSI: Manuver Mengejutkan