Ormas Berlagak Preman Tak Berkutik, Kopassus Segera Tindak Premanisme, Dedi: Negara Tak Boleh Kalah
TRIBUNJAMBI.COM - Aksi premanisme yang meresahkan masyarakat belakangan ini membuat Komando Pasukan Khusus atau Kopassus turun tangan.
Satu diantara pasukan elit TNI itu turun gunung untuk menindak aksi orang atau kelompok yang berlagak preman.
Bahkan penindakan tersebut juga dilakukan terhadap aksi yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau ormas.
Penegasan itu disampaikan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi.
Menurutnya, segala bentuk aksi premanisme harus ditindak tegas, meskipun dilakukan kelompok yang mengatasnamakan ormas.
Disamping itu, dia meminta masyarakat membedakan antara ormas dan premanisme.
Permintaan itu disampaikannya agar tidak terjadi generalisasi negatif terhadap semua ormas di Indonesia.
Baca juga: Reaksi Mengejutkan Dedi Mulyadi Ketika Diancam Dibunuh hingga Diajak Berkelahi Preman
Baca juga: Sosok Mayjen TNI Djon Afriandi Danjen Kopassus, Anggotanya Dihujani Peluru untuk Selamatkan Anak
“Kita harus pisahkan. Ormas itu tidak semuanya preman, dan premanisme juga tidak semuanya tergabung di ormas,” kata Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
Menurut Djon, selama ormas bersifat positif dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga ketertiban, maka keberadaannya tentu bermanfaat.
Akan tetapi, jika ormas justru mengganggu stabilitas dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas.
“Kalau sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti harus ditindak,” kata Danjen Kopassus.
Kata dia, premanisme pada dasarnya merupakan tindakan yang merugikan masyarakat.
Sebab, cenderung memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain secara paksa.
“Premanisme itu sudah pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa mau bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas salah,” ucapnya.
Djon menekankan pentingnya peran aparat kepolisian dalam memberantas praktik premanisme.
Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Vs GRIB Jaya Jabar, Anti Premanisme Vs Anti Preman Birokrasi
Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk turut berpartisipasi melawan tindakan-tindakan yang merusak kehidupan sosial.
“Tugas menindak itu tentu ada pada kepolisian. Tapi, masyarakat juga harus berani melawan karena premanisme itu tidak baik dan tidak boleh dibiarkan,” imbuhnya.
Dedi Mulyadi: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Preman
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ketika meninjau langsung lokasi penyerangan polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok pada Selasa (22/4/2025) mengatakan negara tak boleh kalah dengan preman.
Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menyayangkan aksi kekerasan yang terjadi di Depok, Jawa Barat.
Dirinya menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menghormati aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Dedi Mulyadi menyampaikan peristiwa pembakaran mobil polisi itu sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan kedamaian.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu pun menegaskan negara tak boleh kalah oleh aksi premanisme yang dilakukan oleh siapa pun.
Hal ini disampaikan Dedi merespons aksi pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).
“Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun dan atas nama apa pun harus dilawan oleh negara,” kata Dedi saat ditemui di Harjamukti, Cimanggis, Depok pada Selasa (22/4/2025).
Dedi mengatakan, aksi pembakaran mobil dan pengeroyokan polisi ini harus difokuskan pada perbuatan pelaku, bukan organisasi yang melekat ke para tersangka.
Sebab, menurutnya, unsur premanisme menjadi tanggung jawab masing-masing individu di hadapan hukum.
Oleh karenanya, kata Dedi, jika ada anggota ormas yang melanggar hukum, pelaku hendaknya dipecat dari organisasi.
“Selama bahwa itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan,” terang Dedi.
Baca juga: Razman Nasution Sindir Dedi Mulyadi dan Sampaikan Pesan Hercules: Jangan Ganggu Kami!
Terkait insiden tersebut, dirinya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat kepolisian yang telah menangkap dua tersangka pelaku pembakaran.
Lebih lanjut, Kang Dedi menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara aparat keamanan dengan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Ia juga berharap proses hukum berjalan dengan adil dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengingatkan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Al Haris dan Abdullah Sani Kembali Dikukuhkan sebagai Pembina LAM Jambi
Baca juga: Sinopsis Resident Playbook Episode 4, Rencana untuk Berhenti
Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 7 Halaman 148, Kandungan Ayat Alquran
Baca juga: Tiga Tahun Lalu Korban Mengadu, Kini 20 Siswa SD Telah Dinodai Oknum Kepala Sekolah Ini
Artikel ini telah tayang di Kompas.com