Gebrakan Dedi Mulyadi

Gubernur Dedi Mulyadi Vs GRIB Jaya Jabar, Anti Premanisme Vs Anti Preman Birokrasi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRIB) Jaya membentuk satuan tugas (satgas) Anti Preman.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ist
BENTUK SATGAS: Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabriyel Alexander Etwiorry dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya membentuk satuan tugas (satgas) Anti Preman, yakni anti premanisme dan anti preman birokrasi. (foto: istimewa) 

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Gerakan Rakyat Bersatu (GRIB) Jaya membentuk satuan tugas (satgas) Anti Preman.

satgas yang dibentuk gubernur untuk mengantisipasi aksi premanisme di Jawa Barat.

Sementara GRIB Jaya membentuk antri preman birokrasi.

Pembentukan satgas Anti Preman Birokrasi sebagai balasan atas gebrakan Dedi Mulyadi untuk memerangi premanisme di Jawa Barat.

Gebrakan Dedi Mulyadi itu rupanya menuai reaksi keras dari organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya DPD Jabar.

Reaksi keras itu langsung dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabriyel Alexander Etwiorry.

Dalam pidatonya di sebuah acara, dia menantang dengan ikut membentuk satgas.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi membentuk satgas Anti Preman untuk memerangi premanisme di Jawa Barat.

Baca juga: Viral Dedi Mulyadi Sindir Pejabat Soal Pengusaha Tambang Nakal, Kenal atau Takut Bekingan?

Baca juga: 8 Gebrakan Kebijakan Dedi Mulyadi Sejak Jabat Gubernur Jawa Barat:Tuai Kritikan Ormas hingga Menteri

GRIB Jaya pun meresponsnya dengan ikut membentuk satgas Anti Preman Birokrasi.

"Tadi pak sekjen sudah sampaikan, perintah ketua umum, kita masyarakat punya hak yang sama," kata Gabriyel dikutip dari tayangan Youtube GRIB Jaya Jakarta yang ditayangkan pada Minggu (13/4/2025).

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD GRIB Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi," sambung dia.

Sehingga nanti untuk GRIB Jaya tingkat kabupaten dan kecamatan diminta bergerak jika ditemukan preman birokrasi.

"Kalau ada maling-maling birokrasi, ada tikus-tikus birokrat, dan ditemukan ada pengelolaan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya," katanya.

Menurutnya, dalam badan pemerintahan juga tidak bersih dari yang namanya oknum yang mereka sebut juga sebagai preman.

Gabriyel mencontohkan dalam instansi Polisi dan TNI yang juga ada oknum.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved