Baca tanpa iklan
Program Makan Begizi Gratis Presiden Prabowo ditolak KKB Papua direspon TNI.
TRIBUNJAMBI.COM - Mabes TNI merespon kabar Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto untuk dilaksanakan di Papua.
Seperti diketahui KKB tidak hanya menolak, tetapi juga mengancam jika program tersebut berjalan di Bumi Cendrawasih itu.
Ancaman itu berupa penembakan hingga membakar bangunan sekolah yang merupakan lokasi program itu berjalan.
Terkait ancaman dan penolakan itu, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengaman di daerah rawan termasuk dari KKB Papua.
Pengaman tersebut kata Mayjen TNI Hariyanto melibatkan Polri dan Pemerintah Daerah setempat.
"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.
"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.
TNI, jelas Kapuspen, sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.
Kini, TNI terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali.
Baca juga: KKB Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo, Ancam Tembak dan Bakar Sekolah
Baca juga: KKB Papua Ancam dan Tolak MBG Presiden Prabowo, TNI Diminta Beri Pengamanan, Polri Tegakkan Hukum
Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini.
"TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," imbuh Kapuspen.
"Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan," tambahnya.
Lebih lanjut, TNI juga disebut terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jika terdapat perkembangan situasi yang signifikan, TNI akan memberikan update lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkas Kapuspen.
TNI Tingkatkan Pengamanan, Polri Tegakkan Hukum
Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto untuk dilaksanakan di Papua.
Tidak hanya menolak, kelompok separatis itu juga mengancam akan menembak dan membakar gedung sekolah lokasi program tersebuit berjalan.
Baca juga: Kronologi Kanit Intelkam Polsek Ditembak KKB Papua di Yahukimo, Satgas: Pura-pura Belanja
Program dari Presiden Prabowo itu sebelumnya menjadi sorotan di Bumi Cendrawasih itu.
Beredar di sosial media sejumlah pelajar di Kabupaten Yahukimo melakukan penolakan program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Selain dari pelajar itu, penolakan juga datang dari KKB Papua dengan menyertakan ancaman.
Ancaman yang dilontarkan itu tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga narasi negatif untuk menghalangi langkah dari pemerintah pusat tersebut.
Para pelajar tersebut melakukan penolakan program Presiden Prabowo itu dengan menuntut menggantinya dengan program lain.
Mereka meminta Presiden Prabowo menggantinya dengan pendidikan gratis. Program tersebut menurut mereka lebih dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu di tempat terpisah, KKB Papua akan melakukan tindakan ekstrem jika program tersebut dijalankan di Papua.
Tindakan ekstrem tersebut berupa penembakan hingga pembakaran gedung sekolah tempat program itu berjalan.
Terkait ancaman tersebut, TNI-Polri diharapkan dapat melakukan penegakan hukum bagi pihak yang menghalangi Program Makan Bergizi Gratis itu. Seperti yang dilakukan KKB Papua.
“Polri, sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, harus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam jalannya program MBG,” ungkap Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (4/2/2025).
Khairul menekankan pentingnya koordinasi yang jelas dan terstruktur antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani polemik di Papua.
Baca juga: Polisi Sita 2 Senpi dari Anggota KKB Papua, Sebelumnya Dibawa Kabur Aske Mabel dari Polres Yalimo
“TNI bisa berperan dalam mendukung pengamanan di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi, terutama wilayah yang sulit dijangkau oleh Polri,” ujar dia.
Dia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat program MBG.
Serta membangun kepercayaan warga terhadap negara agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengintervensi program tersebut.
“Jika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung, maka narasi negatif terhadap MBG bisa ditekan,” ujar Khairul.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Link Video Bulan Sutena 8 Menit Ramai Dibahas, Tirai Dikamar Jadi Sorotan Warganet: Kok Bisa Sama?
Baca juga: KKB Papua Ancam dan Tolak MBG Presiden Prabowo, TNI Diminta Beri Pengamanan, Polri Tegakkan Hukum
Baca juga: Sidang Pilkada Bungo Lanjut di MK, Pengamat: PSU Sangat Tergantung Kekuatan pada Pembuktian
Baca juga: KKB Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo, Ancam Tembak dan Bakar Sekolah
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Makan Bergizi Gratis di Papua Ditolak OPM, TNI Tingkatkan Pengamanan Sekolah"