Baca tanpa iklan
Joko Widodo
TRIBUNJAMBI.COM - Meski banyak tawaran dari partai politik untuk bergabung, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi disebut berpeluang politik tanpa partai.
Ini seperti dikatakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Diketahui, Jokowi dipecat PDI-P dan diumumkan secara terbuka lewat pengumuman yang disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
Sebelum pengumuman pemecatan PDIP, Jokowi juga disebut-sebut mendapat tawaran dari sejumlah partai politik untuk bergabung.
Namun hingga saat itu Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai politik mana.
Burhan menyebut mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki dua opsi usai dipecat partai.
Opsi pertama adalah bergabung dengan partai politik lain yang ada, sedangkan opsi kedua tetap berpolitik dengan mengandalkan persona.
Baca juga: Nasib Kadispora Sungai Penuh yang Pingsan Setelan 9 Jam Diperiksa Kejari, Siuman Jadi Tersangka
Baca juga: Daftar Lengkap UMP Jambi 2025 dan UMK 11 Daerah dari Tanjab, Batanghari, Bungo s/d Kerinci
"Ada dua opsi saya kira, opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke dalam partai yang ada, bisa Gerindra, bisa Golkar," kata Burhan dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (16/12).
“Tapi ada opsi yang kedua: Pak Jokowi tidak masuk partai politik mana pun. Tapi bukan berarti pengaruhnya secara politik itu tidak ada, jadi dia ingin beyond dari urusan partai formal."
Baca Juga: Jokowi, Aguan, hingga Airlangga Digugat Rp612 Triliun Terkait Proyek PIK-2, Ini Para Penggugatnya
Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi menambahkan bahwa dirinya menganggap pernyataan Jokowi soal "partai perorangan" bukanlah sindiran untuk PDI-P.
Menurutnya, pernyataan itu justru menggambarkan sosok Jokowi sendiri.
Burhanuddin Muhtadi menyinggung bahwa Jokowi berulang kali menyatakan kepercayaan terhadap partai politik rendah.
Sehingga, Jokowi disinyalir hendak berpolitik dengan menggunakan pengaruh pribadi.
Sementara itu, politikus PDI-P, Seno Bagaskoro menyebut pemecatan Jokowi serta anak dan menantunya telah dibahas partai sejak lama.
Selain Jokowi, PDI-P juga mengumumkan pemecatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Senin (16/12/2024).
Seno menyebut Gibran dan Bobby otomatis gugur keanggotaannya saat mencalonkan diri sebagai cawapres dan calon kepala daerah.
"Pak Jokowi dan keluarga, dalam hemat kami, itu sudah lama bukan lagi mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," katanya.
Seno menambahkan, pemecatan ini terkait prinsip dan tindakan politik Jokowi yang dinilai tidak sesuai arah kebijakan PDI-P.
Baca juga: 9 Jam Diperiksa Lalu Ditetapkan Tersangka, Kadispora Sungai Penuh Pingsan saat Akan Ditahan
Menurutnya, pemecatan Jokowi baru disampaikan pada Desember 2024 karena persoalan administratif saja.
"Langkah-langkah politiknya di pilpres, langkah-langkah politiknya di pilkada, termasuk dalam konteks menggerakkan seluruh ambisi kekuasaan dengan berbagai instrumen, dilakukan terus-menerus dan berseberangan dengan sikap partai, maka harus kami lakukan suatu langkah sanksi pemecatan," kata Seno.
Di lain sisi, Seno mengaku pihaknya tidak ambil pusing dengan langkah politik Jokowi usai dipecat.
Seno mempersilakan jika Jokowi ingin bergabung dengan partai lain sebagai warga negara yang hak berpolitiknya dilindungi.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Masalah Farhat Abbas vs Haji Faisal Meruncing, Jangan Asal, Anak Saya Gak Punya Facebook
Baca juga: Nasib Kadispora Sungai Penuh yang Pingsan Setelan 9 Jam Diperiksa Kejari, Siuman Jadi Tersangka
Baca juga: 9 Jam Diperiksa Lalu Ditetapkan Tersangka, Kadispora Sungai Penuh Pingsan saat Akan Ditahan