Tetapi memang ke depan kita jangan lagi menganggap urusan data pribadi dan data nasional itu sesuatu hal yang sepele. Ini objek vital.

Di negara-negara maju, ya, angkatan bersenjatanya itu ada angkatan darat, laut, udara dan kemudian cyber. Karena perang yang akan datang tidak lagi lari-lari.

Bukan cuma fisik gitu ya?

Ya, semua mungkin pakai knop, sambil ngerokok begini, pencet-pencet sana, dan semua menggunakan ruang udara, di dalamnya itu menggunakan IT, menggunakan kode-kode dan sebagainya. Karena kalau itu dijamming, dihacker, selesai. Kelar.

Begitu. Uang bapak, banyak begitu juga. Lalu bisa dipindahkan, tek-tek ilang. Begitu. Karena kita masuk ke dunia IT seperti ini. Risikonya ya berat, kecuali kalau misalnya masih menyimpan uang di bawah bantal, beli pakai rupiah, jalan sendiri, ya barter, bahkan mungkin dengan pisang dan beras.

Oke lah, aman itu. Tapi kalau pakai digital dan sebagainya, apa, live-in apa ya, semua sudah menggunakan IT.

Nah kalau sudah kayak begini nih, kita mesti apa ini? Sudah terlanjur kayak begini nih, proteksi yang baik, aturannya yang ketat diikuti?

Ya, bisa. Nah tapi kan itu memerlukan dana yang tidak kecil. Misalnya saja begini, untuk biaya pemeliraan Pusat Data Nasional. Mohon maaf ya, Pusat Data Nasional ini belum selesai. Makanya ada Pusat Data Nasional (S) sementara.

Kalau Pusat Data Nasional kan bekerja sama dengan Prancis, yang belum selesai ini. Pakai S. Itu ada 3 tempat, di Jakarta, Surabaya, dan kemudian di Batam.

Itu Rp700 miliar per tahun untuk pemeliharaan saja. Kalau menurut para pakar, cukup. Kalau dipakai benar-benar. Kalau dipakai tidak benar, saya nggak tahu saya.

Pak TB, apakah Komisi I perlu juga melakukan satu pengawasan kita terkait dengan Pusat Data Nasional yang nggak S yang bekerja sama dengan Prancis?

Oh, kalau itu berjalan. Berjalan, oke. Tapi, tiba-tiba pemerintah ini harus segera nih. Pakai S, Pusat Data Nasional sementara. Karena apa waktu itu? Karena mau pemilu.

Pak, mau pemilu, mau pilkada itu, data itu jadi rebutan. Ya, begitu. Siapa menguasai data, maka dia akan memenangi pertempuran. Sama dalam pertempuran tentara, siapa yang menguasai titik kritis, jembatan, bukit-bukit, maka dia akan mampu memenangi pertempuran. Jadi kira-kira mirip-mirip gitu, ya.

Saya ingin Pak TB memberikan closing statement mengenai dua hal itu tadi, ya. Mengenai urgensi dari revisi undang-undang mulai waktu ini, sekaligus bagaimana kita bisa menangkap atau menata kembali penyimpanan data ini?

Saya kira, ya, kita ini terus berkembang dalam kehidupan. Undang-undang itu bukan sesuatu yang harga mati.