Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno menilain kebijakan pemerintah program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai sebagai pil pahit yang perlu dinikmati sisi baiknya.
Program tersebut diketahui untuk mendorong pekerja memiliki rumah sendiri.
Pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk itu mengakui tidak semua perusahaan siap untuk menanggung 0,5 persen dari iuran Tapera.
Misalnya perusahaan padat karya.
Begitu juga pekerja.
Iuran Tapera sebesar 2,5 untuk pekerja dan 3 persen iuran bagi pekerja mandiri dinilai bisa memberatkan, terlebih bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, Sandiaga juga mengakui kebutuhan perumahan rakyat merupakan keniscayaan.
Namun demikian, apabila kebijakan ini terus ditunda maka Gen Z menurutnya tidak akan pernah bisa memiliki rumah.
Baca juga: Tolak Kebijakan Tapera, KSBI Jambi: Nanti Kita Melawan Turun ke jJalan
Baca juga: Gaji Pekerja Buruh Bakal Terpotong, KSBSI Jambi Tegas Tolak Kebijakan Tapera
"Memang ini pil pahit yang harus kita ambil, tapi kita semua harus sama-sama. Pemotongannya tidak bisa dibebankan ke seluruh pihak," ujarnya usai menghadiri IndoBisa 2024 di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (2/6/2024).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) ini menambahkan, sejatinya memang perlu dipertimbangkan agar Tapera bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
Semisal pemotongan gaji tak semestinya dipukul rata berlaku bagi semua pekerja dan perusahaan.
Sandiaga menilai setiap pekerja dan perusahaan memiliki kemampuan finansial yang berbeda.
Apalagi di tengah situasi ekonomi yang menantang dan biaya hidup yang tinggi saat ini, khususnya bagi masyarakat kelas bawah.
Untuk itulah pentingnya mencari solusi tepat agar beban iuran tidak hanya ditanggung pekerja atau pemerintah semata.
"Ada beberapa perusahaan yang sudah siap karena bisnisnya menghasilkan cash yang banyak. Namun, ada juga yang mengalami tantangan terutama padat karya. Ini harus dicari sebuah equilibrium-nya," ujar Sandiaga.