Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

2 Pimpinan KPK Tak Tahu Ada Pemerasan Menteri Pertanian Yasin Limpo, Apa Klarifikasi Firli Bahuri?

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Darwin Sijabat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dua pimpinan KPK mengaku tak tahu menahu soal dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

TRIBUNJAMBI.COM - Dua pimpinan KPK mengaku tak tahu menahu soal dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pemerasan tersebut diduga terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian.

Kabar tersebut diketahui setelah beredarnya surat pemeriksaan ajudan dan sopir Yasin Limpo di Polda Metro Jaya.

Lantas benarkan pemerasan terjadi di KKPK?

Terkait dugaan tersebut,  Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengaku tidak mengetahui adanya pemerasan tersebut.

"Saya enggak tahu-menahu," kata Alexander Mawarta, Kamis (5/10/2023) dikutip dari Kompas.com.  

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Johanis Tanak juga mengaku tidak mengetahui siapa pimpinan KPK yang diduga memeras Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Fakta Dugaan Pemerasan Oleh Pimpinan KPK Ditengah Hiruk Pikuk Dugaan Korupsi Menteri Pertanian

Baca juga: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Siap Hadapi Proses Hukum, Berharap Tak Dihakimi

Baca juga: Klarifikasi Surya Paloh Soal Pernyataan Bubarkan Nasdem Jika Ada Kader Korupsi

"Siapa itu? Sama-sama kita tidak tahu," ujar Tanak. 

Klarifikasi Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan klarifikasi soal dugaan pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Firli Bahuri mengeklaim hal itu tidak pernah terjadi.

"Tentu saya ingin katakan bahwa apa yang menjadi isu sekarang tentu kita juga harus pahami, namun demikian kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh pimpinan KPK," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Firli Bahuri menyebut banyak pihak yang tak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pimpinan KPK.

Pihak-pihak itu suka menghubungi kepala daerah, menteri, hingga anggota DPR RI.

Halaman
123

Berita Terkini