TRIBUNJAMBI.COM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua Tim Koordiator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu, mengungkapan terkait terbentuknya tim koordinasi relawan dalam pemenangan di Pilpres 2024.

Adian mengatakan pembentukan tim koordinator sebagai bagian dari upaya agar kerja-kerja relawan terpusat pada kantong-kantong suara yang dituju.

Apalagi, penggalangan relawan ini berdasarkan hasil riset dan survei yang dilakukan di intenal.

Dia juga menyebut, hadirnya tim koordinator relawan akan membantu partai politik pendukung Ganjar Pranowo saat ini, seperti PDIP, PPP, Perindo dan Hanura bekerja memperoleh suara.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu juga menepis soal anggapan bahwa tim koordinator bentukan PDIP ini untuk mengorkestrasi para relawan. Justru, dia menyebut para relawan bebas melalukan ekspresi guna merebut suara untuk kemenangan Ganjar Pranowo.

"Jadi kalau dibilang mengooptasi tidak, kita tidak mengintervensi mereka pada hal-hal yang sifatnya sangat teknis tidak. Tapi kan begini, kita punya bacaan hasil riset, survei, segala macam tentang peta daerah pemilihan mana yang kita kosong, mana yang kita sudah full, mana yang masih kurang, sekian persen-persen, itu kan kita sampaikan pada relawan," kata Adian Napiputupulu, di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (10/8).

Lantas bagaimana dengan para relawan yang masih mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru memberikan sinyal dukungan kepada lawan politik Ganjar, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto?

Menurutnya, dari total 300 relawan Jokowi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pilpres 2019 lalu, hampir 250 organ relawan itu kini mendukung Bacapres Ganjar.

Berikut petikan wawancara Adian Napitupulu dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra terkait organ relawan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sebagai wakil ketua koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo, bisa dijelaskan fungsi dari lembaga ini apa, Bang Adian?

Fungsi dari tim koordinasi ini, ya, fungsinya mendata.

Kita mendata, inventarisasi, melakukan verifikasi karena suatu ketika seluruh relawan akan didaftarkan ke KPU seperti pola 2019.

Nah, menuju ke sana kita harus mengoordinasikan semuanya, mengecek satu per satu verifikasi sampai tingkat lapangan ya, baru kemudian setelah dibentuk tim kampanye bersama dan partai-partai lain, nah kita daftarkan bersama-sama.

Lalu, mengoordinasikan langkahnya, dititik mana kita yang sudah penuh, mana yang belum, di mana yang kosong, segala macam nanti kita akan periksa dalam survei.

Bang Adian, tahu enggak bahwa fungsi kemudian dari lembaga ini atau koordinator kemudian banyak mendapatkan kritik dari para relawan, seolah-olah, abang ingin mengatur mereka, ingin memimpin mereka, ingin mengooptasi mereka?

Nggak, tapi sebuah perjuangan, kalau tanpa koordinasi, kalau semuanya sporadis, sulit untuk mendapatkan kemajuan.

Jadi kalau dibilang mengooptasi, tidak. Kita tidak mengintervensi mereka pada hal-hal yang sifatnya sangat teknis, tidak.

Tapi kan begini, kita punya bacaan hasil riset, survei, segala macam tentang peta daerah pemilihan mana yang kita kosong, mana yang kita sudah full, mana yang masih kurang, sekian persen-persen, itu kan kita sampaikan pada relawan.

Kalau di sini sepertinya dari riset kita sudah sekian persen, ini masih kosong, bagaimana kalau kita kerjakan ini, seperti itu.

Lebih kepada mengoordinasikan langkah-langkah itu saja.

Bang, apakah dalam konteks ini, Pak Ganjar masih boleh melalukan komunikasi bebas dengan para relawannya?

Tadi malam, dia bertemu dengan teman teman artis ya, dari extravaganjar.

Kemudian ketemu juga dan relawan medis, berjalan fine-fine saja.

Jadi pertemuan-pertemuan itu tidak harus semua diatur oleh lembaga yang namanya koordinator relawan pemenangan ini?

Secara teknis, kalau kemudian mereka punya akses langsung, silakan.

Kalau kemudian tidak, kita akan aturkan jadwal pertemuannya ketika memang dibutuhkan, karena jadwalnya Ganjar Pranowo, tidak ada masalah.

Tidak masalah itu, fine aja berhubungan dengan Pak Ganjar kapan pun dengan para relawan?

Boleh saja, tapi begini, kita sudah mengubah pola nih bagaimana kemudian relawan tidak lagi dengan deklarasi ramai-ramai, sewa gedung, biaya mahal segala macam karena waktunya sangat pendek.

Total waktu kampanye kan sekitar 75 hari setelah pendaftaran capres dan cawapres.

Apakah kalau itu terjadi bagaimana, masuk dalam situasi itu.

Kita yang minta bahwa persentuhan relawan Pak Ganjar itu dengan pola-pola yang berbeda yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

Relawan mengajak Ganjar berserta masyarakat di wilayah ini, wilayah ini, jadi tidak lagi bentuknya tidak lagi seperti deklarasi ribuan orang, sewa gedung, segala macam.

Sepanjang menjadi wakil ketua, abang pernah merasakan nggak ada resistensi dari kelompok-kelompok relawan yang selama ini memberikan dukungan kepada Pak Ganjar?

Enggak.

Mereka welcome saja kalau kemudian dinarasikan diorkrestasi oleh abang?

Bukan diorkrestrasi sebenarnya, dikoordinasikan. Artinya bahwa misalnya ada agenda partai partai yang bekerja sama, ada agenda relawan adapun agenda-agenda lain, ini kan harus dikoordinasi biar tidak nabrak.

Fungsi koordinasi kan biar tidak nabrak.

Kalau relawan-relawan ini, menurut Bang Adian, SOP-nya lembaga ini, boleh tidak mereka melakukan penggalangan dana sendiri?

Boleh, tim ini nggak punya bendahara.

Di dalam SK-nya tidak ada bendahara.

Bendahara itu kemudian dibentuk bersama dalam dirinya lebih pada mengatur lalu lintas uang keluar, jadi tidak ada pengaturan logistik relawan, silakanlah selama mereka bisa mempertanggungjawabkan sendiri.

Jadi tidak semua lewat koordinasi di tim koordinator relawan pemenangan Ganjar ini ya?

Tidak ada.

Apa benar, partai dalam konteks ini PDIP tidak happy dengan para relawan yang masih mengatasnamakan relawan Pak Jokowi, misalnya semacam Projo yang membuat Musra, kemudian ada Jokowi Mania, menggunakan nama relawan Pak Jokowi tapi berada di sisi Pak Jokowi, menurut abang bagaimana ini?

Begini, ada 300 relawan yang ada di TKN (Tim Kampanye Nasional) pemenangan tahun 2019, 245-nya confirm mendukung Ganjar.

Lalu, kita terganggu dengan jumlah yang sedikit gitu, enggak lah.

Kita harus melihat berapa besar yang ke sini, berapa besar yang ke sana, ternyata yang ke sini 245 kok. 245 organisasi relawan yang terdata ya. Yang ke sini sedikit, kenapa mesti terganggu.

Bahwa kemudian dia pakai nama Jokowi, ya Jokowi tidak keberatan namanya dipakai nama organisasi relawan, mungkin ada nama bayi di mana kita tidak tahu namanya Joko Widodo, dan tidak bisa dilarang juga.

Jadi tidak masalah ketika mereka membawa nama Pak Jokowi tetapi berada di sebelah sana?

Pada akhirnya, waktu akan jadi penguji yang setia dari masing-masing kita, termasuk dari masing-masing ucapan kita, termasuk pilihan-pilihan kita, biarkan waktu yang menjawab itu.

Saya percaya orang bisa membohongi orang untuk beberapa waktu, tapi tidak pernah membohongi semua orang selamanya.

Bang, apakah partai pernah mencoba berkomunikasi dengan relawan Jokowi yang tampak di permukaan, seperti Projo yang ketuanya menjadi menteri? Sempat tidak, Bang? Atau ada ketertarikan enggak menjalin komunikasi dengan mereka ini?

Saya komunikasi, dengan banyak orang.

Saya ini politikus loh.

Politikus itu harus berkomunikasi dengan banyak orang, siapa pun, selama dia warga negara Indonesia, apapun dia, saya komunikasi.

Hasil komunikasi itu bisa disampaikan ke partai, bisa kita diskusikan, no problem.

Tapi Abang melihat relawan Pak Jokowi yang miliki nama besar seperti Projo ini punya kecenderungan ke mana?

Relawan pertama Jokowi buka Projo. Relawan pertama Jokowi namanya Pospera, Pos Perjuangan Rakyat.

Itulah kemudian yang pertama Jokowi dari Solo sampai ke Jakarta itulah relawan pertama yang dibentuk.

Yang Pospera ini mendukung Ganjar, sebagai struktur dewan pembina, dewan kehormatan Pak Jokowi masuk, ada. Sama.

Projo itu yang kesekian, dan kita tidak pernah khawatir. Apa yang mau dikhawatirkan ya.

Tetapi abang lihat ada yang unik tidak, ketika Ketua Umum Projo diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Seolah-olah mendapatkan portofolio dari posisinya?

Yang saya bingung adalah ketika menjadi menteri kenapa diam.

Jangan-jangan jabatan itu untuk mendiamkan, agar publik tahu dong.

Oh, teryata ketika belum mendapatkan jabatan, begini, begini.

Tetapi ketika mendapat jabatan, diam.

Ngeremnya tiba-tiba toh.

Ini politik, langkah presiden kita itu cerdas banget.

Dan informasi yang saya dengar, jabatan yang ditawarkan untuk Menteri Kominfo itu kalau tidak salah tiga nama, yang dua mengatakan ketika disuruh menyelesaikan persoalan BTS ini, keberatan.

Satu di antara kelompok yang belum jadi, masih dalam posisi bakal calon, Pak Prabowo yang selama ini melakukan manuver yang dianggap luar biasa masih, ke sana-kemari, kemudian mencoba masuk ke relawan-relawan kantong-kantong Pak Jokowi yang tentu kantong-kantong Pak Ganjar juga. Menurut abang bagaimana?

Menurut saya apanya ya, yang bagian mananya.

Bagiannya ketika Prabowo mencoba mendekati menggunakan keluarganya Pak Jokowi?

Loh, kemarin isunya anaknya lalu Ibu Negara juga ditawari menjadi cawapres, katanya.

Kemudian, ada lagi isunya rumornya pak presiden mau menjadi sebagai ketua umum partai, apa ya.

Menurut saya kenapa harus begitu.

Kenapa kita tidak beradu gagasan ide, misalnya dia Menteri Pertahanan, ide tentang pertahanan 2024 sampai 2029 itu bagusnya kita pakai pesawat baru, atau pesawat bekas.

Kenapa kita melihat luas Indonesia gede banget sebagian besar laut dan hutan, apakah pesawat-pesawat bekas itu menjadi pilihan atau tidak.

Lalu bagaimana pola dan mekanisme berbentuk alat-alat pertahanan, apa Kamisan harus membuat perusahaan sendiri ataukah, kan banyak cara.

Itu yang seharusnya dikedepankan, bukan ngajak Gibran, ngajak ya.

Itu menurut saya kemunduran berpolitik loh. (tribun network/yuda).

Baca juga: Kisah Pengemudi Jalanan Baik Hati, Bantu Ambulans Jenazah Jambi-Sarolangun Meluncur Tanpa Lampu

Baca juga: Kisah Bayi Tertukar di Bogor Baru Terungkap 1 Tahun Kemudian, Jawaban Perawat Bikin Ibu Geregetan