Sebab, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebagai forum pemilihan ketua umum itu masih lama.

Ia menilai, pernyataan Bahlil Lahadalia terburu-buru karena waktu pergantian kepemimpinan itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan partai.

"Terlalu cepat untuk ngomongin Munas, sedangkan Munaslub sudah tidak ada," katanya, Minggu (23/7/2023). 

Selain itu, kata Zaki, tidak ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Partai Golkar.

"Kalau dia mau nyalon tunggu aja nanti pada Munas berikutnya kita tidak ada Munaslub," katanya lagi.

Menurutnya, jika Bahlil Lahadalia serius ini maju harusnya menunggu momen munas nanti, setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai.

Partai Golkar, kata Zaki, saat ini sedang fokus menghadapi Pemilu 2024, baik itu Pileg atau Pilpres dan Pilkada Serentak. 

Zaki memastikan, Golkar, terutama DKI Jakarta masih solid dukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. 

Bahlil Lahadalia Tak Punya Rekam Jejak

Sementara, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni mengatakan, Bahlil Lahadalia tidak mempunyai rekam jejak untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Meskipun setiap kader memang memiliki hak untuk maju mencalonkan menjadi ketua umum.

"Menjadi pertanyaan juga, apa kontribusi dan keterlibatan Bahlil di Partai Golkar. Maka rekam jejaknya belum terlihat di dalam Partai Golkar," kata Ganjar kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

"Bagaimanapun juga, jam terbang itu penting," katanyar.

Menurutnya, keterlibatan dalam partai hingga pemahaman tentang sekrup-sekrup politik Partai Golkar sangat penting bila ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum.

"Pemahaman anatomi kelompok strategis dan orang di dalam partai ini belum terlihat. Kenal sosok orang di dalam partai itu sangat penting dalam manajemen partai," ujarnya.