Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI -- DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali rapat paripurna. Kali ini performa beragam akan memenangkan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Paripurna ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Junaidi didampingi oleh Ahmad Haikal. Dalam kegiatan ini, PJ Bupati Muaro Jambi diwakili oleh asisten Bupati Junaidi.
Saat ini paripurna baru digelar dan pandangan fraksi pertama dibacakan oleh fraksi PDIP yang disampaikan langsung oleh juru bicaranya Usman Khalik.
Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan banyak hal dan catatan agar pemerintah daerah segera melakukan tindakan terhadap pertumbuhan tumbuhan mereka di lapangan.
Di antaranya terkait dengan P3K. Kata Usman, Pemkab Muaro Jambi harus melakukan upaya maksimal mengajukan proses rekrutmen pegawai ASN naik melalui skema penerimaan P3K maupun CPNS agar kuota penerimaan dapat diisi dengan baik.
Baca juga: Minat AC Milan Dingin meski Ruben Loftus-Cheek Sempat Bersedia Tinggalkan Chelsea
Baca juga: Balita 3 Tahun di Samarinda yang Positif Narkoba Ternyata Minum Air Mineral dari Bong
Katanya, jangan sampai tenaga pendidik baru dilantik sudah mengundurkan diri karena jauhnya jarak tempat tinggal mereka.
"Jangan sampai mereka yang telah diangkat malah memilih mengundurkan diri karena lokasi tempat tinggal berjauhan dengan lokasi penempatan kerja," ungkap Usman Khalik.
Selain itu dirinya juga minta kepada pemerintah untuk memastikan keselurunya APBD dengan baik sesuai dengan tupoksi. Menurut temuan di lapangan, beberapa proyek pembangunan fisik telah selesai namun dari hasil pembangunan tersebut belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Misalnya pembangunan box culvers yang telah di selesai dibangun namun belum bisa digunakan oleh masyarakat karena posisi bom yang dibangun berada lebih tinggi dari jalan tanpa disertai adanya penimbunan.
"Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pemerintah agar setiap kegiatan perencanaan pembangunan fisik dapat diselenggarakan secara profesional supaya setiap rupiah yang digeluturkan pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dapat menghasilkan kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkapnya. (Tribunjambi.com/Muzakkir)
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Minat AC Milan Dingin meski Ruben Loftus-Cheek Sempat Bersedia Tinggalkan Chelsea
Baca juga: Balita 3 Tahun di Samarinda yang Positif Narkoba Ternyata Minum Air Mineral dari Bong
Baca juga: Fakta Pemerintah Indonesia Utang ke Jusuf Hamka, Pengusaha Jalan Tol Berpenghasilan 6 M Per Hari