Baca tanpa iklan
Refocusing Anggaran di Sarolangun, Kegiatan Yang Seharusnya Dilakukan Terpaksa Dibatalkan
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen pada 2021 ini.
Hal ini sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat. Totalnya mencapai Rp 52 Miliar
Pengurangan dari anggaran daerah yang sudah ditransfer oleh pusat ke kabupaten.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari menyatakan, pelaksanaan refocusing anggaran ini mengakibatkan sejumlah kegiatan yang seharusnya teranggarkan pada APBD Sarolangun dibatalkan alias dicoret.
"Tentu saja ada beberapa anggaran yang sudah kita setujui kemarin terpaksa kita refocusing. Seharusnya kalau memang ada planning ingin di refocusing, harusnya anggaran tidak udah diturunkan, ditahan saja di pusat. Jadi, kita tidak bahas lagi," katanya beberapa waktu lalu.
Tontawi menjelaskan, program kegiatan yang sudah diinformasikan ke masyatakat akan dilaksanakan pada 2021 ini, menjadi tertunda, bahkan dicoret.
Sehingga menjadi pertanyaan bagi masyatakat, kenapa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun dicoret lagi.
"Sementara ini sudah kita ketok, kita bahas dan kita Informasikan ke masyarakat. Ternyata sekarang dicoret lagi, jadi ini pertanyaannya masyarakat, karena mereka tidak tahu bagaimana sistem pemerintah dan keuangan kita. Yang mereka tahu pembangunan sudah ada di desa mereka, tau-tau dicoret, akhirnya kita dikambing Hitam kan, baik pemerintah maupun dprd sendiri," katanya.
Ia berharap agar pemerintah pusat saat melakukan refocusing anggaran, agar melakukan pengurangan di awal.
Lanjutnya, karena dengan refocusing Tontawi menilai hal itu tentu akan menjadi masalah bagi daerah.
• VIDEO: Tangisan Mantan Istri Pimpinan Bank Melihat Putrinya Meninggal Usai Suami Direbut Pelakor
• Blokir jalan yang dilalui Truk Batubara, Masyarakat dan Karyawan PT KBPC Bentrok
• Penyidik Tunggu Hasil Tes DNA Tukang Ojek Rudapaksa Pengemis & Penyandang Disabilitas di Kota Jambi
"Ke depan kita tidak mau seperti ini dah kita harapkan pemerintah pusat kalau memang ada planning dikurangi budgetnya. Dikurangi di awalnya jangan ditransfer lagi ke daerah setelah itu ditarik, ini jadi masalah bagi kita di daerah dalam rangka refocusing anggaran," ujarnya.
"Kemarin ada khusus untuk infrastruktur itu tetap jalan, nanti kita akan membayarnya di tahun berjalan. Nanti kita akan cicil, sehingga kegiatan tetap jalan. Hanya bayar di tahun depan," pungkasnya.