Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Kongres Luar Biasa di Deli Serdang berbuntut panjang. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat 10 kader Demokrat kubu Moeldoko ke pengadilan.
Namun saat sidang perdana digelar, para pendukung Moeldoko itu mangkir tanpa ada keterangan.
Akibatnya, Ketua majelis hakim IG Eko Purwanto menunda persidangan tersebut hingga dua pekan.
Diketahui AHY menggugat sepuluh orang yang dianggap mendukung KLB, yakni Jhoni Allen Marbun, Boyke Novrizon, Supandi R Sugondo, Tri Julianto, Marzuki Alie, Darmizal, Achmad Yahya, Max Sopacua, Syofwatillah Mohzaib, dan Yus Sudarso.
"Sampai dengan skors dicabut siang ini, tidak ada berita yang bersangkutan hadir. Karena pihak tergugat tetap harus hadir, maka (sidang) diundur memanggil pihak tergugat," ujar Eko, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/3/2021).
Hakim lantas memutuskan sidang ditunda hingga dua pekan ke depan.
Sidang kembali bakal digelar pada Selasa, 13 April 2021.
Kesempatan ini akan dipergunakan majelis hakim untuk memanggil kembali para tergugat.
"Majelis hakim menunda selama dua minggu dengan agenda memanggil para tergugat yang tidak hadir, sehingga sidang perkara diundur ke hari Selasa tanggal 13 April 2021 pada pukul 09.00," jelas Eko.
Sebelumnya diberitakan, sidang perdana gugatan kepada 10 eks kader yang terlibat kongres luar biasa (KLB) diskors hakim akibat tak lengkapnya berkas dari pihak penggugat.
Adapun penggugat adalah Ketum Demokrat AHY dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Sementara para tergugat ada sepuluh orang termasuk Menteri Hukum dan HAM.
Baca juga: Cak Imin Buat Kader PKB Panas, Mantan Wabup Karawang Siap Lakukan KLB Saya Dipermalukan!
Hakim Ketua IG Eko Purwanto menskors sidang setelah sebelumnya sempat mengecek kelengkapan berkas kedua pihak.
Eko lantas menanyakan keberadaan surat kuasa asli dari pihak penggugat yang belum ada di berkas perkara. Dia pun menyayangkan berkas yang tak lengkap tersebut.
"Majelis hakim belum menerima itu, di berkas perkara hanya gugatan asli. Surat kuasanya belum ada, padahal pada sidang pertama tentunya yang harus diteliti adalah legal standing, bagaimana kami bisa mengetahui bapak-bapak ini adalah kuasa hukum penggugat," ujarnya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (30/3/2021).
Menanggapi hakim, pihak penggugat yang diwakili tujuh pengacaranya mengatakan sudah menyerahkan surat kuasa asli ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tapi tidak memintanya kembali.
Mendengar itu, hakim kemudian memutuskan untuk menskors sidang.
Hakim juga meminta penggugat untuk melengkapi berkasnya dengan mengurus di PTSP.
"Ini bisa kita skorsing untuk melengkapi itu. Jadi bisa diurus di PTSP," jelasnya.
Moeldoko pertaruhkan leher
Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko angkat bicara soal langkahnya di Partai Demokrat.
Moeldoko menjawab kalangan militer yang mempertanyakan langkahnya di Partai Demokrat.
Moeldoko menegaskan ia tak pernah mengemis untuk mendapat sebuah jabatan.
Bahkan Moeldoko rela pertaruhkan lehernya untuk terus menegakkan Pancasila.
Lewat media sosialnya, Moeldoko menyampaikan pernyataan soal kalangan militer yang mempertanyakan langkahnya di Partai Demokrat.
"Ini Moeldoko tidak pernah berubah dan tidak akan berubah, kita pelru kritis melihatnya. Tuduhan itu tergantung bagaimana konteksnya dan siapa yang berbicara," kata Moeldoko dikutip TribunnewsBogor.com dari akun media sosialnya.
Moeldoko berujar ia yakin Prajurit TNI tidak akan muda terprovokoasi.
Pasalnya selama memimpin, Moeldoko mengaku selalu menanamkan kebajikan.
"Saya yakin Prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi, karena selama saya memimpin, saya selalu menanamkan kebajikan juga kesejahteraan dan profesionalisme, dan tidak pernah saya membuat prajurit merintih, dan seluruh prajurit tahu tentang itu," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan pilihannya untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah hak politiknya sebagai sipil.
"Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil," kata Moeldoko.
Ketika bertugas di militer, ia menjaga stabilitas dan demokrasi.
"Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi.
Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis, TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi.
Dan pada Pemilu 2014 semuanya telah berjalan dengan baik," kata Moeldoko.
Sebagai sipil, kata Moeldoko, ia tetap konsisten menjalankan tugas tersebut.
"Saya sebagai sipil saya tetap konsisten terhadap tugas tersebut, yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya mengalir di darah saya," kata Moeldoko.
Moeldoko berujar, ada orang yang berpolitik dengan cara mencari perhatian hingga mengorbankan jiwa nasionalismenya.
"Ada orang-orang yang berpolitik dengan cara-cara mencari perhatian dan membonceng kanan-kiri, mengorbankan jiwa nasionalismenya, jiwa Pancasilanya.
Padahal, tidak ada yang menggubrisnya," kata Moeldoko.
Moeldoko menekankan bahwa ia bukan orang seperti itu. Ia menekankan tak pernah mengemis untuk mendapat jabatan.
"Moeldoko tidak seperti itu. Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan ia bahkan rela mempertaruhkan lehernya untuk menegakkan Pancasila.
"Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih.
Tetapi, jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya," kata Moeldoko.
Simak berita lainnya terkait kisruh Partai Demokrat
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Jhoni Allen dan 9 Kader Demokrat Digugat AHY Mangkir dari Sidang, Moeldoko Pertaruhkan Leher