Baca tanpa iklan
Jalan yang dibuat lebih kurang 31 Km itu selama ini bebas digunakan oleh masyarakat. Dan mereka baru mengetahui jika jalan tersebut dikuasi oleh PT SKB, apalagi ada perusahaan lain yang membayar untuk melewati ruas jalan tersebut.
Bachtiar menyebut, sebelumnya mereka juga telah melakukan pendekatan kepada pihak PT KBPC dengan bertemu dengan pemilik perusahaan yaitu Syamsuddin. Namun belum ada titik terang.
Kata Bachtiar, kala pertemuan dan sampai sekarang Syamsuddin tidak pernah mau bertemu dengan mereka. Syamsudin hanya mengutus orang terdekatnya saja.
"Pertama isterinya, terus anaknya. Katanya punya surat, tapi kami tunggu-tunggu sampai sekarang tidak ada," ungkapnya.
Mereka meminta kepada pihak yang menguasai untuk menghentikan aktivitas diluar dari hak dak kewenangan.
"Jika masih melakukannya, maka akan kita awasi karena itu hak kami," imbuhnya.
Pertemuan di DPRD Bungo sudah dilakukan dua kali. Awalnya mereka hanya memanggil pihak yang mengaku membayar Rp 1,4 miliar kepada PT KBPC.
Setelah itu mereka kembali menjadwalkan pada Jumat kemarin, namun kala itu ada kendala, maka diundur atau ditunda menjadi hari ini. Dan pada pertemuan inipun masih ada yang tidak hadir yaitu dari PT.KBPC.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bungo Jumiwan Aguza menyebut jika pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan atas pertemuan ini, dan mereka akan menjadwalkan ulang rapat ini hingga pihak KBPC hadir.
"Kita akan jadwalkan ulang," ungkap Jumiawan Aguza.
Marhoni juga menyatakan sikap bahwa dirinya akan berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di Dapilnya itu hingga tuntas.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait terjun langsung untuk menyelesaikannya, agar persoalan ini cepat diselesaikan.
"Ini waktunya Pemerintah Daerah bersama DPRD Bungo berkolaborasi dan bersatu untuk memperjuangkan hak pemda bungo," terang politisi Nasdem ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bungo dapil setempat Marhoni juga menyatakan sikap bahwa dirinya akan berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di Dapilnya itu hingga tuntas.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait terjun langsung untuk menyelesaikannya, agar persoalan ini cepat diselesaikan.