TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Minimnya anggaran di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2021 medatang, Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyarankan agar dinas PUPR lebih memprioritaskan pada pemeliharaan terhadap jalan-jalan provinsi.
"Jadi kita akan lebih fokus melakukan pemeliharaan dan menjamin jalan-jalan provinsi tetap fungsional atau bisa dilalului," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori, Kepada Tribunjambi.com, Selasa (1/12/2020).
Fauzi menyebut, hampir dikatakan pola kontraktual seperti yang dilakukan tahun 2020 ini tidak bisa terakomodir tahun 2021 mengingat pertimbangan keuangan daerah kita.
"Tidak ada pembangunan jalan baru, yang ada hanyalah peningkatan efektifitas dan pemeliharaan jalan. Saya kira itu aja kebijakanya dan kita memang lebih fokus kepada mandatori spending Pemerintah pusat, misalnya di bidang Pendidikan cukup alokasinya 20 persen."
"Kemudian satu hal lagi adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang harus dibiayai oleh APBD," jelasnya.
Baca juga: Jago Berkamuflase, Kehebatan Satuan Elite TNI AD, Kostrad yang Ditugaskan Buru Kelompok Ali Kalora
Baca juga: Siapa Sebenarnya Madona Pacar Dono Warkop DKI, Bule Cantik Bikin Geger Satu Desa
Baca juga: EPISODE Baru Sinetron Ikatan Cinta RCTI 1 Desember 2020: Netizen Baper, Adegan Andin Nempel ke Al
Namun terkait Ujung Jabung, Fauzi menyebut tetap jadi prioritas Pemerintah untuk dilakukan pembebasan lahan.
"Harapan kita dengan pembebasan lahan ini, ada kucuran dari Pemerintah Pusat," pungkasnya.
--
Dinas Pendidikan Dapat Porsi Anggaran Terbesar di APBD Provinsi Jambi 2021, Dinas PUPR Terjun Bebas
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBD Provinsi Jambi 2021.
APBD Provinsi Jambi 2021 yang diketok DPRD Provinsi Jambi bersama Pemprov Jambi pada Senin malam (30/11/2020) memberikan porsi anggaran kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,5 triliun lebih.
Sementara Dinas PUPR Provinsi Jambi yang biasanya mendapat porsi anggaran besar, kali ini hanya mendapat sebesar Rp 286 milar.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, porsi anggaran lebih besar diberikan kepada Dinas Pendidikan karena belanja pegawainya lebih tinggi. Termasuk pembayaran honor guru.
"Ada 2.600 lebih guru, itu saja sudah termakan Rp 42 miliar lebih untuk honor, ini yang harus kita cermati" sebut Edi usai Paripurna.
Selain itu, Kata Edi tahun 2021 di Dinas Pendidikan juga dianggarkan untuk penambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru.