Baca tanpa iklan
"Kami juga mempersiapkan rancangan Perda. Ini terkait upaya kita untuk memperkuat penanganan Covid-19 ke depan," kata Pjs Gubernur Jambi, Restuardy Daud.
Meski telah ada Peraturan Gubernur terkait pemberian sanksi pada saat adaptasi kebiasaan baru, namun ini tidak cukup untuk memberikan penekanan terhadap pelaksanaan di lapangan.
"Jadi Perda ini adalah kepastian hukum terkait penegakan protokol kesehatan," jelas nya.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Ali Zaini saat dikonfirmasi terkait Perda Covid-19 ini mengatakan, hingga saat ini Pemprov Jambi masih menunggu konfirmasi dari DPRD untuk membahas Ranperda tersebut di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan.
"Sudah kita surati DPRD untuk mengajukan Perda di luar Peropem. Kita masih menunggu itu," ujarnya.
Jika sudah disetujui DPRD, tahapan selanjutanya adalah penyusunan Ranperda dan pelimpahan kepada DPRD untuk dibahas.
Mengingat PR DPRD Provinsi Jambi terkait pembahasan Perda masih cukup banyak.
Ali tetap optimis pembahasan Perda Covid-19 tersebut akan selesai hingga akhir tahun. "Kita tetap optimis," sebutnya. (kip)
Baca juga: BPCB Provinsi Jambi Bersama Kemendikbud serta Pemda Tanjabtim Menggelar FGD
Baca juga: SOSOK Ahmad Fikri Aiman, Kisah Inspiratif dan Uniknya Lurah Milenial Jambi
Baca juga: Citilink Berlakukan Extra Flight, Jumlah Penumpang Selama Long Week End Meningkat 12,6 Persen