Lowongan Kerja LKPP dan KPK, Cek Posisi yang Dibutuhkan dan Persyaratan Lengkapnya

TRIBUNJAMBI.COM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK sedang membuka lowongan pekerjaan.

Siapkan CV terbaik dan cek persyaratan lengkapnya sebelum melamar pekerjaan.

Ada satu posisi yang dapat Anda lamar di LKPP sedangkan KPK membuka dua posisi.

• Lowongan Kerja Perum Peruri untuk Lulusan SMA/SMK, Cek Posisi yang Dibutuhkan dan Persyaratannya

• CEK Info Lowongan Kerja PT Mayora Lulusan Minimal SMA/SMK, 6 Posisi Dicari, Ini Kualifikasi dan Link

Berikut ini persyaratan dan tata cara mendaftar yang harus Anda ikuti bila tertarik untuk melamar.

1. LKPP

- Posisi: Tenaga Pendukung Administrasi Penyesuaian / Inpassing dan Penilaian Angka Kredit (Kode ADM)

- Deskripsi Pekerjaan

• Melakukan pengelolaan administrasi untuk pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
• Membantu proses verifikasi dokumen penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
• Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
• Mengadministrasikan setiap usulan penilaian angka kredit pengelola pengadaan barang/jasa
• Membuat jadwal sidang tim penilai
• Menyelenggarakan rapat dan sidang tim penilai
• Membantu tim penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan
• Membuat konsep berita acara hasil penilaian tim penilai
• Melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data pengelola pengadaan barang/jasa
• Memantau perolehan angka kredit pengelola pengadaan barang/jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang pengelola
• Pengadaan barang/jasa telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan, dan melaporkannya kepada tim penilai
• Membantu administrasi umum dan tata usaha direktorat
• Menyusun konsep surat serta laporan hasil rapat (notulensi)
• Melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan direktorat

- Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Berasal dari perguruan tinggi dengan nilai akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT)
• Memilliki IPK minimal 3.00 skala 4.00,
• Memiliki inisiatif tinggi dalam bekerja dan mampu bekerja sesuai target
• Mampu bekerja mandiri dan dalam tim
• Terampil menggunakan Microsoft Office dan internet
• Sehat jasmani dan rohani
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
• Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba
• Memiliki integritas dan komitmen kerja yang tinggi
• Berorientasi pada pelayanan publik
• Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

- Persyaratan Khusus

• Usia maksimal 27 tahun.
• Pendidikan minimal strata I (S1)/ diploma IV (DIV)
• Diutamakan memiliki pengalamn kerja minimal selama 1 (satu) tahun, lebih diutamakan di kantor pemerintah atau di bidang pelayanan publik
• Diutamakan memiliki tanda bukti hasil CAT maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi minimal:
• Tes wawasan kebangsaan (TWK): 70
• Tes intelegensi umum (TIU): 70
• Tes karakteristik pribadi (TKP): 125

- Cara Daftar

• Dokumen lamaran berikut Wajib dimengirimkan dalam bentuk .pdf dan disatukan dalam format .zip :
• Scan surat lamaran yang telah dibubuhi tanda tangan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP
• Scan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 3 x 4
• Scan kartu tanda penduduk
• Scan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang
• Scan tanda bukti hasil CAT (bagi yang memiliki) maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan komposisi minimal :

1. Tes wawasan kebangsaan (TWK) : 70
2. Tes intelegensi umum (TIU) : 70
3. Tes karakteristik pribadi (TKP) : 125

Cara Mendaftar:

a. Dokumen dalam bentuk .pdf dan disatukan dalam format .zip.

b. Pengiriman Dokumen Lamaran paling lambat ke dit.bangprof@lkpp.go.id diterima pada tanggal 19 Agustus 2020 Pukul 23.59 WIB.
tribunnews
Ilustrasi laptop untuk bekerja dari rumah atau belajar online. (Pixabay)

2. KPK

- Persyaratan Umum

• WNI (dibuktikan dengan KTP atau Paspor RI).
• Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada batas akhir tanggal pendaftaran
• Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1 atau D4 diutamakan dari jurusan :

1. Ilmu Komunikasi
2. Jurnalistik
3. Hubungan Masyarakat
4. Ilmu Hukum

• Memiliki kompetensi teknis dan perilaku sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di KPK
• Mempunyai rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik
• Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim yang ditunjuk oleh KPK
• Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Pegawai KPK (sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
• Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi (sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
• Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana dan keuangan dan dihukum karena melakukan kejahatan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
• Telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku khusus bagi penyelenggaran negara
• Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak mejabat sebagai Komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik
• Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan seperti kegiatan jual beli, konsultasi/jasa dan lain sebagainya
• Dapat berkomunikasi secara aktif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
• Tidak menjadi pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir (dibuktikan dengan
  Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik)
• Spesialis Humas Utama - Juru Bicara dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau TNI/Polri (Kode: JBA)