Baca tanpa iklan
Sebelum Indonesia juga dengan tegas menolak klaim China, di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengirim surat pada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Selasa (26/5/2020).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan "garis sembilan garis putus-putus (dash nine)'' yang dikeluarkan oleh China "tidak memiliki dasar hukum internasional" dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut ( UNCLOS 1982).
Menlu Retno menambahkan peta garis sembilan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi beberapa negara Asia Tenggara, adalah fiktif dan tidak memberikan kedaulatan China atas wilayah tersebut.
Awal Juni 2020, Filipina mendadak berubah haluan politik menyikapi konflik Laut China Selatan yang dipicu arogansi China.
Jika selama ini Duterte dianggap memihak China, meski teritorialnya diinvasi China, mendadak Filipina berubah haluan.
Filipina balik ke sekutu lamanya, Amerika Serikat dengan mempertahankan The Visiting Forces Agreement (VFA) atau perjanjian kunjungan pasukan dengan AS yang mulai berlaku 1999.
Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1988 tersebut , memberikan akses bagi pesawat dan kapal militer AS masuk gratis ke Filipina dan melonggarkan pembatasan visa bagi personel militer AS.
Sebelumnya, pada Februari 2020, Pemerintah Filipina telah memberikan pemberitahuan selama 180 hari kepada AS untuk mengakhiri kesepakatan tersebut.
Akhirnya Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr blak-blakan mengungkap alasan Duterte berubah haluan dan kembali ke sekutu lamanya Amerikan.
Dalam wawancara dengan pembawa acara ANC Karen Davila, Senin, Locsin mengatakan keputusan Presiden Rodrigo Duterte awal bulan ini untuk mempertahankan The Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat dimotivasi oleh keinginannya untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan.
Locsin membenarkan bahwa pembicaraan mengenai eksplorasi minyak dan gas bersama dengan China telah terhenti.
Melansir south china morning post, Locsin juga mengakui China telah "mempersenjatai" Scarborough Shoal, yang merupakan wilayah China.
Locsin juga mengatakan kapal induk angkatan laut AS memiliki "hak internasional" untuk memasuki Laut China Selatan.
Ternyata Duterte telah menyampaikan langsung ke Presiden China Xi Jinping soal keluhan aksi kapal-kapal China masuk Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, tapi tanggapan Xi Jinping "sangat dingin".
Locsin membantah dia dan Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana membujuk Duterte untuk membalikkan keputusannya.