TRIBUNJAMBI.COM- Jika berjalan sesuai dengan rencana, Senin (25/11/2019) Basuki Tjahaja Purnama secara resmi akan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Jadwal penetapan ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya.
Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama memang banyak menimbulkan kontroversi bahkan sejumlah penolakan.
Namun pihak yang memiliki kewenang untuk menentukan komisaris dan direksi BUMN adalah Menteri BUMN.
Maka, apapun suara yang bersahutan di luar sana, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan segera menduduki posisi barunya dalam waktu dekat ini.
• Daftar Harga Sembako di Jambi Hari Ini 25 November 2019, Harga Cabai Kembali Naik
• SUAMI Digrebek Selingkuh Dengan Mahasiswi, Ibu Rumah Tangga Lapor Polisi
• Presiden Joko Widodo Berduka, Sang Paman Meninggal Dunia di Pesawat Solo-Jakarta
Jika sudah resmi dilantik, Ahok mengemban sejumlah tugas berat sebagai pucuk pimpinan BUMN energi itu.
Bahkan, bisa dibilang tugas ini merupakan pekerjaan rumah dari Pertamina, karena sudah terjadi sejak lama dan belum juga terselesaikan hingga saat ini.
Berantas Mafia Migas
Tugas pertama yang harus segera dilaksanakan adalah memberantas keberadaan mafia migas mulai dari hulu hingga hilir perusahaan.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman melalui keterangan tertulis, Minggu (24/11/2019).
"Jadi tugas pertama Ahok di Pertamina adalah melakukan operasi pemberantasan mafia migas dari hulu-hilir," kata Ferdy dikutip dari artikel Kompas.com sebelumnya.
• Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina, Ahok: Gak Tau Saya Lulusan S3 Mako Brimob
• Kabar Duka Keluarga Presiden Jokowi, Panyakit Jantung Meninggal Dalam Pesawat, Dimakamkan Hari Ini
• TAK Peduli Formasi Masih Kosong Pelamar, BKN Pastikan Tutup Pendaftaran CPNS Hari Ini
Keberadaan mafia yang menurut Ferdy sudah memiliki jaringan begitu kuat ini menghambat laju Pertamina sehingga kalah bersaing dengan beragam perusahaan migas luar negeri, misalnya Petronas milik Malaysia.
"Mafia migas adalah kejahatan terbesar terhadap negara. Mafia migas membuat negara ini bergantung pada impor. Mafia tidak menginginkan Dirut Pertamina yang bersih dan menginginkan Dirut yang cenderung kompromistis," ujarnya.
Tuntaskan Kelangkaan BBM
Tugas lain yang juga menanti Ahok disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Andre Rosiade.