Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbarui sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik pada 2020 mendatang.
Pembaruan itu akan dilakukan setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 menjadi sorotan publik.
Namun, kepada wartawan, Anies mengaku bahwa kelemahan sistem e-budgeting tersebut telah ia ketahui sejak tahun lalu.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).
• Barbie Kumalasari Ungkap Cara Unik Lampiaskan Rindu ke Galih Ginanjar,Begini Reaksi Nagita Slavina?
• VIDEO : Pengakuan Penjual Cilok Cantik yang Viral di Solo, Awalnya Cuma Bantu Kakak, Kini Omset Naik
• Terancam Ambruk, Bangunan Kantor di Merangin Ini Sudah Dilihat Wabup, Kalau Hujan Bocor
Anies mengatakan, pembaruan sistem e-budgeting ini untuk membangun transparansi dan mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat dalam menyusun anggaran.
"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut.
Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu.
Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada.
• Niat Bikin Prank Pocong, 2 Remaja di Makassar Diciduk Polisi Ternyata Bawa Benda Ini!
• Tiga Kesalahan Dalam Menggunakan Kartu Kredit, Awas Berakhir Bisa Menyedihkan!
• Tukang Bengkel di Muara Sabak Melaju ke Kompetisi Balap Kejurda, Pernah Sabet Pembalap Terbaik
Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.
Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Baswedan: Kelemahan E-Budgeting Kami Ketahui Sejak Tahun Lalu"
Penulis : Jimmy Ramadhan Azhari
Editor : Abba Gabrillin
Heboh, Anggaran Aibon Rp 82 Miliar, Diknas: "Salah Ketik", Situs APBD DKI Jakarta Tak Bisa Dibuka
TRIBUNJAMBI.COM - Heboh diperbincangkan oleh warganet di media sosial cuitan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana.
Politisi PSI itu mengunggah temuan "aneh" anggaran di DKI Jakarta ke akun Instagramnya @willsarana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Ia awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.
Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
• Pernah Dapat Gelar Pembalap Terbaik, Kini Jabrik Butuh Sponsor
“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya."
"Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).
Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.
“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia.
Kompas.com kemudian menelusuri situs apbd.jakarta.go.id berdasarkan link yang diberikan William pada Selasa pukul 22.49 WIB.
Namun, situs tersebut tidak bisa dibuka dan terdapat tulisan info jadwal belum ada yang dipublikasikan.
Tanggapan Dinas Pendidikan Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, pihaknya akan megecek kembali terkait anggaran untuk lem aibon itu.
Menurut dia, pihaknya telah melakukan revisi pengajuan anggaran pada akhir pekan lalu.
Pihaknya akan kembali menyisir ulang pengajuan anggaran tersebut.
“Kami revisi terakhir hari Jumat hingga Sabtu malam, kami akan lakukan penyisiran kembali untuk mengecek ulang,” tuturnya.
2 Kaleng Setiap Bulan
Dalam cuitannya itu, William menyindir dinas, bahwa seorang murid mendapatkan lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.
“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?,” tulis William pada Selasa (29/10/2019) malam.
• KECELAKAAN Beruntun Dua Truk, Dua Mobil, dan Satu Sepeda Moto, Rem Blong Jadi Penyebab
Masih di cuitan yang sama, William berjanji akan membongkar anggaran DKI Jakarta bila netizen banyak yang me-retweet postingannya.
“Kalau banyak yang RT (Ret-tweet), besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI,” kata pria yang menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta ini.
Berdasarkan penelusuran Warta Kota di website apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat.
Adapun nama kegiatannya adalah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan nilai pagu Rp 82,8 miliar.
Dalam rincian kegiatan dijelaskan, duit sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan atau setahun.
Sementara harganya satuannya sebesar Rp 184.000.
Bila ditotal biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 82.800.000.000.
Adapun pembelian lem itu masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
• BERITA DUKA! Dua Atlet Muda Terbaik Indonesia Meninggal Dunia Punya Prestasi Luar Biasa!
Hingga Selasa (29/10/2019) pukul 22.20, sudah ada 7.145 netizen yang me-retweet cuitannya.
Sebanyak 3.532 orang menyukai postingannya dan 660 mengomentari postingannya.
Dinas Sebut Salah Ketik
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku akan mengecek ulang pengajuan anggaran dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengomentari temuan politisi PSI William Aditya Sarana mengenai anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar.
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.
Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (22/1/2018).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.
Selanjutnya, Susi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp 82,8 miliar tersebut.
"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya.
• Siapa Sebenarnya Edy Junaedi? Namanya Jadi Sorotan Sejak Zaman Ahok Hingga Anies Baswedan Ternyata
.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Disdik DKI: Sepertinya Salah Ketik",
dan judul "Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan"
dan di Wartakotalive dengan judul HEBOH Pembelian Lem Aibon Disdik DKI hingga Capai Rp 82.8 Miliar