Dahnil Anzar Beberkan Dampak yang Terjadi Bila Habib Rizieq Tak Dipulangkan, Singgung Dendam Politik

Dahnil Anzar Beberkan Dampak yang Terjadi Bila Habib Rizieq Tak Dipulangkan, Singgung Dendam Politik

TRIBUNJAMBI.COM - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan dampak yang terjadi apabila Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak dipulangkan ke Indonesia dalam langkah rekonsiliasi pascapemilu 2019.

Hal ini terjadi saat Dahnil menjadi narasumber dalam tayangan iNews Sore dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube iNews Tv Live, Sabtu (6/7/2019).

Mulanya, Dahnil Anzar ditanyakan apa yang akan terjadi apabila dalam upaya rekonsiliasi Habib Rizieq tidak dipulangkan.

"Ya sayang sekali potensi kita bisa menyatukan umat, kemudian mengubur dendam politik, itu terabaikan," ujar Dahnil Anzar.

Baca: Penampakan Rumah Asli Istri Galih Ginanjar, Sempat Diserbu Netizen karena Ketahuan Sewa Rumah Mewah

Baca: Sonny Septian Bicara Kondisi Fairuz Usai Viral Kasus Ikan Asin: Suka Bengong dan Tiba-tiba Nangis

Baca: Suara Nyaris Hilang, Raffi Ahmad Terancam Tak Bisa Bicara, Dokter Minta Istirahat Ngomong 6 Bulan

Baca: Warga Kediri Geger Lihat Anak Sapi Berkepala 2, Mata 4 & Telinga 3, Sang Induk Dijual Senilai Ini

Ia lalu memberikan contoh terkait peristiwa pencoretan tujuh kata dalam UUD negara Indonesia.

"Saya ingin kasih catatan ya, dalam sejarah kita, selalu menyisakan residu dalam dialog. Misalnya 18 Agustus 45 itu ada residu dalam dialgonya, kenapa? kelompok islam pada saat itu akhirnya menerima secara ikhlas karena ada desakan dari tokoh Indonesia dari timur terkait pencoretan 7 kata itu. Yang itu gentlemen agreement," jelas Dahnil Anzar.

"Residu dalam dialog itu enggak boleh diungkit-ungkit, karena akan menyebabkan dendam politik yang memecah belah kita," paparnya.

Kembali, ia menuturkan hal itu sama dengan permintaan Habib Rizieq untuk dipulangkan.

"Nah dalam kompetisi politik kita ini ada residunya, residunya salah satunya Habib Rizieq tenyata harus berangkat ke Mekkah, kemudian ada residu kekecewaan yang luar biasa misalnya ada terjerat hukum dan sebagainya," ungkapnya.

"Nah residu ini yang harus kita minimalisasi. Supaya kemudian tidak ada dendam politik."

Pembawa acara lantas menanyakan apakah pasti kepulanag Habib Rizieq dapat menurunkan polarisasi yang terjadi.

"Iya begitu, salah satu langkah itu begitu, mengurangi dendam politik," pungkasnya.

Baca: Mahfud MD Tanggapi Video Viral Wanita Bawa Anjing ke Masjid: Polisi Harus Selesaikan Sebaik-baiknya

Baca: Divonis 5 Tahun Penjara, Ridwan Harus Ganti Uang Negara Rp 761 Juta

Ali Ngabalin sebut Pemerintah Tak Halangi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait wacana rekonsiliasi bisa dilakukan jika pemerintah memulangkan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Diketahui bahwa syarat tersebut disampaikan oleh juru bicara Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitterpribadinya.

Melalui acara 'Primetime News' di Metro TV, Ali Ngabalin menyatakan bahwa rekonsiliasi antar kedua calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto memang perlu dilakukan, Sabtu (6/7/2019).

Namun demikian, ia menegaskan jika rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakkan hukum.

Sebab menurutnya, hal itu bisa mempengaruhi kewibawaan pemerintah.

Baca: Sutopo Pernah Jadi Sasaran Kritik Ahok hingga Pernah Tolak 3 Kali Jabatan Kepala Humas BNPB

Baca: Ternyata Bukan Faisal Nasimuddin & Ariel NOAH, Tapi Pria Ini yang Didoakan Berjodoh dengan Luna Maya

"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).

"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."

"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakkan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.

Terkait itu, Ali Ngabalin menegaskan bahwa 'pintu' ditutup jika rekonsiliasi dilakukan hanya sebagai barter hukum.

Bahkan dirinya menjamin jika presiden tak akan melakukan barter tersebut.

"Pasti ditutup itu, tidak mungkin presiden akan melakukan itu," tegas Ali Ngabalin.

"Saya memberikan jaminan bahwa tidak mungkin presiden melakukan rekonsiliasi itu dengan menabrak upaya-upaya penegakkan hukum."

Baca: Enam Bulan Terjadi 69 Kecelakaan di Bungo, 13 Orang Tewas

Baca: 8 Waria dan PSK Digerebek Satpol PP Saat Razia di Pasar Jambi

"Presiden tidak akan mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan penegakkan hukum."

"Itu saya berikan jaminan," tandasnya.

Simak videonya dari menit 2.24