Baca tanpa iklan
Klaim Jokowi Soal DD-Kabakaran Hutan, Yuk Cek Faktanya hingga Fahri Hamzah Jelaskan Peran Prabowo, Gerindra & SBY
TRIBUNJAMBI.COM - Jokowi menyampaikan sejumlah klaim saat debat Capres kedua pada Minggu (17/2/2019).
Tapi nyatanya ada klaim yang tak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Salah satu yang diklaim Jokowi terkait prestasi adalah soal dana desa.
Baca: Al Ghazali Jenguk Ahmad Dhani Bawa Gitar dan Doa, Ini Katanya Saat Ditanya Wartawan
Baca: Nissan Livina 2019 vs Mitsubishi Xpander, Apa Perbedaannya? Meski Mirip Ini 10 Perbedaan Mencolok
Baca: Ramalan Zodiak Jumat (22/2/2019) - Keuangan Aries Ketat, Cancer Berhenti Curiga, Leo Cinta Itu Rumah
Bahkan Fahri Hamzah mempertegas dan memperjelas terkait latar belakang salah satu klaim Jokowi, yakni terkait dana desa.
Fahri Hamzah lewat akun instagramnya @fahrihamzah memperjelas partai dan presiden yang juga berperan terkait dana desa.
Selain itu, dalam debat Capres kedua, Jokowi juga tercatat mengeluarkan klaim maupun pernyataan yang tak sesuai fakta sebenarnya.
Salah satunya terkait klaim Jokowi bahwa tak ada konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur.
Benarkah tak ada konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur?
Begitu juga terkait kebakaran lahan dan hutan yang diklaim Jokowi tak terjadi dalam 3 tahun terakhir, benarkah tak ada kebakaran hutan 3 tahun terakhir?
Dirangkum dari Kompas.Com, Ini daftar klaim dan pernyataan Jokowi saat debat Capres kedua yang tak sesuai fakta dan data.
Kebakaran Hutan dan Lahan
Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.
"Dalam lingkungan hidup, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semua," kata Jokowi, dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019).
Benarkah pernyataan itu? Benarkah Pernyataan Jokowi Bahwa Tak Terjadi Kebakaran Hutan dalam Tiga Tahun Ini?
Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang terjadi penurunan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.
Menurut data Sipongo yang merupakan Karhutla Monitoring System, terdapat 14.604,84 hektar lahan yang terbakar pada 2016.
Angka ini kemudian berkurang menjadi 11.127,49 hektar pada 2017 dan 4.666,39 hektar pada 2018.
Data Kementerian LHK, pada 2015 hingga 2017 telah terjadi penurunan jumlah hotspot sebesar 93,6 persen.
Penurunan itu dari 70.961 hotspot pada 2015 menjadi 2.440 hotspot tahun 2017. Pada 2015, tercatat area terbakar seluas 2.611.411 hektar, kemudian pada 2016 seluas 438.363 hektar, dan pada 2017 seluas 165.484 hektar.
Kemudian, pada 2018 atau empat hari sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 ditemukan titik api terbanyak di Provinsi Riau berjumlah 90 titik.
Selain itu, ada 13 titik di Sumatera Selatan, 27 titik di Bangka Belitung, 22 titik di Sumatera Utara, 10 titik di Sumatera Barat, 4 titik di Provinsi Jambi, dan 3 titik di Lampung.
Adapun, menurut data Kemudian, peneliti dari lembaga lingkungan hidup Auriga, Iqbal Damanik mengatakan bahwa tidak benar kalau tidak ada kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.
"Dalam 2 tahun terakhir terjadi kebakaran dan indikasinya dengan titik panas. Dicatat oleh KLHK, bahwa pada tahun 2017 saja setidaknya 11 ribu hektar masih terindikasi terbakar," ucap Iqbal.
Menurut data Auriga, kebakaran hutan dari tahun ke tahun sebagai berikut: 2015-2016: 261.060 hektar 2016-2017: 14.604 hektar 2017-2018: 11.127 hektar
11 Perusahaan Tersangka
Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo memaparkan bahwa ada 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun dalam tiga tahun terakhir.
"Kebakaran lahan harus diatas dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019).
Berdasarkan data dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.
Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.
Dilansir dari Greenpeace, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.
Sementara, perkara perdata kesebelas merupakan kasus terbesar, yakni mencapai Rp 16,2 triliun terkait dengan pembalakan liar dilakukan sejak 2004 oleh Perusahaan Merbau Pelalawan Lestari.
Kesebelas perusahaan tersebut, yakni PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT Palmina Utama (PT.PU), PT National Sago Prima (PT.NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT.WA).
Menanggapi ini, peneliti Auriga, Iqbal Damanik mengungkapkan bahwa meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp 18,3 triliun dan telah inkrah, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi.
Selain itu, pemerintah juga masih belum dapat mengatasi perusakan lingkungan yang masih saja terjadi, terlepas dari kasus kebakaran hutan.
"Penangangan kasus pencemaran yang ditangani selama ini jauh dapat dikatakan masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya," kata Iqbal.
"Dalam 3 tahun terakhir hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya," ujar dia.
Baca: Intip Syahrini, Calon Istri Reino Barack, Kenakan Gaun Pengantin
Baca: VIRAL - Mengintip Masjid Tokyo Camii Terindah se Asia Milik Reino Barack
Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan
Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahan, Joko Widodo menyatakan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini.
Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam saat menanggapi jawaban Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat.
"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.
Bagaimana fakta dari pernyataan Jokowi itu? Benarkah tak terjadi konflik dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur?
Menurut Greenpeace, pada 2015 menunjukkan terjadinya konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU.
Sedangkan Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga.
"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrstruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat," kata Dhitri.
"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia.
Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.
Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan.
Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.
Mereka tinggal di pengungsian, baik di masjid atau tenda-tenda di dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL).
Adapun, menurut catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik, masih banyak konflika yang terjadi.
"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," kata Iqbal.
Adapun, sekktor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen.
"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus," kata Iqbal Damanik.
Terkait Dana Desa
Sementara itu, terkait dana desa, Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah di masa jabatannya.
Jokowi menyampaikan, selama tiga tahun, sebesar Rp 187 triliun digelontorkan untuk dana desa ini.
"Berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini, telah kita gelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke desa-desa," kata Jokowi dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam.
Pertanyaannya, benarkah pernyataan Jokowi terkait dana desa?
Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.
Sementara, pada 2017, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun.
Pada 2016, sebesar Rp 46,98 triliun digelontorkan untuk dana desa. Kemudian, pada 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,7 triliun.
Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun.
Cek Fakta Infografik: Cek Fakta Alokasi
Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang dibangun untuk membangun infrastruktur.
Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui," ujar Ervyn.
Fahri Hamzah Terkait Dana Desa
Sedangkah Fahri Hamzah juga memposting sebuah tulisan terkait dana desa baru-baru ini.
Fahri Hamzah memperjelas bahwa ada peran pihak-pihak lain terkait dana desa, bukan hanya Jokowi.
Inilah postingan lengkap Fahri Hamzah di akun instagramnya @fahrihamzah :
DANA DESA PERINTAH UU BUKAN PAK @jokowi
Jadi, dalam kaitan Dana Desa itu:
1. Pak @prabowo mendukung lahirnya UU desa melalui Fraksi @gerindra @dpr_ri - Pak Jokowi tidak terlibat sama sekali.
2. Pak SB Yudhoyono memulai alokasi 9 T dalam APBN 2015 dan didukung pak Prabowo melalui Fraksi Gerindra. Pak Jokowi belum terpilih.
3. Waktu pak Jokowi jadi presiden beliau mewarisi APBN 2015 besar sekali hampir 200 T. Pak SB Yudhoyono mewarisi dari ibu Mega APBN 2004 hanya 427 T.
4. Kita suka atau tidak, kinerja presiden SBY memang dahsyat. Dan itulah landasan yang baik bagi pak Jokowi untuk memimpin.
5. Ruang fiskal yang besar itu wajar jika dipakai untuk tambah dana desa 20,7 T dalam APBNP 2015 dan langkah itu didukung oleh KMP (Koalisi Merah Putih) yang menguasai mayoritas DPR RI yang dipimpin pak Prabowo salah satunya. Saya ingat betul pesan beliau untuk bantu presiden baru.
6. Sejak awal, sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta, pak Prabowo adalah motor lahirnya UU Desa nomor 6/2014.
7. Bahkan dalam kampanye Pilpres 2014 pak Prabowo berjanji Satu Milyar Satu Desa . Sehingga kalau terpilih mungkin APBN 2015 bukan 20,7 tapi sekitar 80 T, sejumlah desa.
8. Jadi jangan lupa sejarah, jangan lupa jasa pak SB Yudhoyono yang kasi naik APBN DALAM 10 tahun secara dahsyat. Sementara APBN 2019 kemarin hanya 2165,7 T. Tambah sedikit sejak diwariskan. Jika nanti ada presiden baru, APBN 2020 takkan keluar dari angka 2020 Trilyun. Terima kasih.
Twitter @Fahrihamzah 21/2/2019
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Diklaim Jokowi Saat Debat, Fahri Hamzah Jelaskan Peran Prabowo, Gerindra, dan SBY Terkait Dana Desa,