Baca tanpa iklan
Dalam pantauan Warta Kota, sejumlah massa menduduki dan mendorong pagar Balai Kota sambil berteriak meminta Anies segera keluar menemuinya.
"Mereka bukan organisasi agama, mereka adalah partai yg membawa agenda politik. Anies keluar!!!," teriak massa aksi.
3. Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab Kapitra Ampera
Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab yang juga mantan anggota Alumni Persaudaraan, Kapitra Ampera menuturkan bingung dengan aksi 212, dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (29/11/2018).
“Itu aksi apa ya? Mana ada reuni di dunia ini terus-terusan. Tidak pernah ada tuh reuni perang Ba’dar dan Uhud seperti itu. Itu nggak Islami,” keluh Kapitra saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).
Kapitra mengatakan seharusnya umat islam mengajak kepada kebaikan bukan dengan aksi yang seperti berbau politik.
“Dulu kan aksi Bela Islam itu meminta Ahok dipenjara, kan itu sudah. Masa sekarang minta Ahok dihukum seumur hidup. Tinggalkan ketololan kalian,” kesal Kapitra.
Kapitra mengaku menurutnya, demo aksi 212 ini sudah tidak murni lagi serta bermetamorfosis membela salah satu kandidat calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Jangan dibungkus aksi 212 yang dulu bagus dan sakral dengan sesuatu yang zolim. Jangan berlebihan dan lebay,” tegas Kapitra.
4. Menko Polhukam Wiranto
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam menanggapi aksi reuni 212 ini, menilai tidak relevan lagi, dilansir dari Kompas.com, Rabu (28/11/2018).
Hal ini lantaran seperti tujuan gerakan ini, pada awalnya mendemo mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu dianggap menista agama.
Wiranto menilai tak relevan lagi karena Ahok sendiri telah ditahan dan permasalahan tersebut sudah dianggap selesai.
"Gerakan itu kan sudah punya tujuan, sudah jelas sasarannya, ke saudara Ahok dan itu sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti mau demontrasi lainya ya silahkan saja, Tapi kan kalau demontrasi soal Ahok tak relevan lagi," katanya di Bandung, Selasa (28/11/2018).
Lanjutnya, Wiranto menuturkan, mendekati tahun politik, seharusnya energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).