Baca tanpa iklan
Baca: 5 Fakta Kecelakaan Stuntman Sulap Demian, Ada Cairan Merah Menyembur
Baca: Puluhan Kades Sungai Penuh Telantar di Bali, Terimbas Meletusnya Gunung Agung
Baca: Ada Michael Essien di Skuat Persib Bandung, Ini Komentar Mario Gomez Soal Tambahan Pemain Asing
Solusinya, kata Reza, Anies-Sandi mesti bisa memaksimalkan fungsi tenaga/staf ahli gubernur untuk mensubtitusi kebutuhan kerja jangka pendek.
Atau, sambungnya, menggunakan dana operasional Gubernur-Wakil Gubernur DKI untuk TGUPP demi pertimbangan rasionalisasi APBD. "Kurangi saja, jangan terlalu gemuk anggota TGUPP," ujar Reza.
Anies Baswedan
Anies merasa aneh dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap TGUPP.
Menurut Anies, Kemendagri telah menghapus badan TGUPP itu sendiri.
Dia merasa aneh karena Kemendagri melihat tim tersebut sebagai sebuah kesalahan sehingga tidak bisa mendapat pos anggaran khusus.
"Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, TGUPP-nya (dihapus). Dianggap salah tempat macam-macam. Saya bawa pulang tuh dokumennya, kami hanya terima lampirannya," ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).
Anies membandingkannya dengan TGUPP pada zaman tiga gubernur sebelumnya.
Ketika itu TGUPP boleh berdiri dan mendapatkan pos anggaran sendiri.
Anies mengatakan, apa yang dilakukan Kemendagri akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melihat konsistensi kementerian tersebut.
"Jadi bagi kami sesuatu yang akan kami pelajari dan silahkan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diiznkan jalan ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," ujar Anies.
Anies Baswedan juga mengatakan bahwa otoritas pengambilan keputusan TGUPP berada dipihaknya.