BP Haji Resmi Naik Kelas Jadi Kementerian, Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Bertambah

TRIBUNJAMBI.COM - Jumlah menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah.

Pertambahan itu dengan terbentuknya kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. 

Keputusan bersejarah ini lahir setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU itu tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-4 masa sidang 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

Suasana rapat dipenuhi persetujuan bulat dari seluruh anggota dewan yang hadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Seketika, seluruh anggota DPR serentak menjawab, "Setuju!"

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Didit, Darwin dan Suhajar Urus Pantai Utara Jawa, Ini Profilnya

Baca juga: Pedas Komentar Roy Suryo Cs Usai UGM Buat Pernyataan di Kasus Ijzah Jokowi: Jauh Lebih Buruk

Baca juga: Warga Timika Resah, Isu KKB Papua Turun Gunung Beredar Luas, Kapolres Pastikan TNI-Polri Patroli

Dengan demikian, Badan Pengelola (BP) Haji dan Umrah yang selama ini beroperasi di bawah Kementerian Agama, akan naik tingkat menjadi kementerian tersendiri. 

Langkah ini menandai komitmen serius pemerintah dan DPR RI untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih terfokus dan optimal.

Pengesahan RUU ini tidak lepas dari peran aktif berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI  Cucun Ahmad Syamsurijal secara khusus menyampaikan terima kasih kepada sejumlah menteri yang terlibat.

Di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Sekretariat Negara. 

Kerjasama lintas kementerian ini menunjukkan bahwa isu haji dan umrah merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi kuat.

Selain itu, seluruh delapan fraksi di DPR juga kompak memberikan dukungan penuh atas perubahan ini. 

Sebelum disahkan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sempat menyampaikan pandangan pemerintah yang menegaskan urgensi pembentukan kementerian khusus ini.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, juga memastikan bahwa perubahan ini tidak akan menghapus kuota petugas haji daerah. 

Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan peran serta daerah dalam pelayanan haji.

Baca juga: Sosok Didit Herdiawan, Wamen KKP Dilantik Prabowo Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Baca juga: Emosi Pria di Bondowoso Tembaki Selingkuhan Istrinya Usai Ketahuan Berduaan di Semak-semak

Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah, diharapkan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah Indonesia dapat semakin profesional, efisien, dan responsif. 

Ini menjadi babak baru dalam sejarah penyelenggaraan ibadah di Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, saat ini di Kabinet Merah Putih ada 48 kementerian yang dijabat menteri dan 59 wakil menteri.

Jumlah itu terdiri dari:

- Menteri

- Menteri Koordinator

- 5 Pejabat setingkat kementerian

Berikut adalah rincian Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pemilik Lahan Terbakar di Gambut Jaya Diperiksa Polda Jambi, Polisi Tunggu Hasil Ahli

Baca juga: Kekayaan Bursah Zarnubi, Bupati Lahat periode 2025-2030, Hartanya Rp50 M

Baca juga: Pedas Komentar Roy Suryo Cs Usai UGM Buat Pernyataan di Kasus Ijzah Jokowi: Jauh Lebih Buruk

Baca juga: Pantas Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Baru Sidang Sudah Putusan, PA Tigaraksa Ungkap Gugatan