KPK Tetapkan 5 Tersangka Penyaluran Bansos Era Jokowi, 4 Orang Dicekal ke Luar Negeri

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan perkembangan signifikan dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Korupsi tersebut terjadi pada era pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi. 

Penyidik telah menetapkan total lima tersangka, termasuk dua korporasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut dalam keterangan resminya pada Selasa (19/8/2025). 

"KPK telah menetapkan tiga orang, dan dua korporasi sebagai tersangka," ujar Budi.

Dia menambahkan, kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai Rp 200 miliar.

Kerugian tersebut berasal dari pengangkutan bansos beras bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Meskipun belum merinci identitas para tersangka, KPK telah mengambil langkah tegas dengan mencegah empat individu bepergian ke luar negeri. 

Baca juga: Cek Nama Penerima 5 Bansos yang Cair Agustus Ini! Simak Daftar dan Caranya

Baca juga: Warga Dituduh Mencuri Listrik dan Denda Rp87 Juta Viral, Begini Kata PLN

Baca juga: Daftar Promo BBM Hingga Bright Gas di HUT RI Sampai 31 Agustus 2025, Simak Besaran Diskonnya

Mereka adalah ES, BRT, KJT, dan HER.

Menurut Budi, pencegahan ini dilakukan karena keberadaan mereka sangat penting untuk kelancaran proses penyidikan. 

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelasnya, seperti dikutip dari Antara.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi bansos yang sebelumnya ditangani oleh KPK.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani beberapa kasus dugaan korupsi terkait bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), dan semuanya terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

Kasus-kasus yang ditangani oleh KPK antara lain:

- Kasus suap bansos Covid-19