Keras Pendemo Tantang Bupati Sudewo, Kini Tuntut Agar Dicopot: Kalau Tidak Mundur Kami Masih Lanjut

TRIBUNJAMBI.COM - Massa aksi demo di alun-alun Pati, Jawa Tengah kini terus melakukan demo sampai Bupati Pati, Sudewo sampai dicopot atau lengser.

Pada aksi demo, Rabu (13/8/2025), massa meneriakkan kalimat tuntutan Sudewo turun atau lengser dari jabatan bupati.

Sebelumnya kedatangan massa ini lantaran mengikuti tantangan Sudewo yang sempat menaikan pajak hingga 250 persen.

Namun sayang Sudewo tak hadir pada aksi demo tersebut.

"Bupati harus lengser, bupati lengser," ucap perwakilan massa.

"Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga,"

"Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut," ucap massa di atas panggung.

Baca juga: Kronologi Dokter Syahpri Nyaris Dianiaya dan Dipaksa Buka Masker, Sikapnya ke Keluarga Pasien Viral

Baca juga: Trauma Ibu Prada Lucky Kini Larang 2 Anaknya Jadi TNI, Sepriana: Nanti Mati Sia-sia Kayak Kakakmu

Baca juga: Sosok Bripda Tri Farhan, Kabur di Hari Pernikahan hingga Calon Istrinya Pingsan, Terbongkar Isi Chat

Peserta demo menuntut agar Bupati Sudewo mundur atau dicopot dari jabatan.

Bahkan peserta demo siap melakukan demo berhari-hari sampai Sudewo lengser.

Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto menyatakan massa akan terus berunjuk rasa sampai Sudewo lengser.

“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur.

Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur.

Karena kesimpulannya memang seperti itu. Kami tidak mau jadi objek uji coba pemimpin.

Pemimpin harus yang betul-betul paham, tahu kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati dan simpati dengan rakyat,” ucap Teguh.

Sebelumnya, massa menggelar aksi demo buntut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen.

Sistuasi makin panas setelah Sudewo mengeluarkan statement tidak takut didemo oleh masyarakat.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan Sudewo ini membuat masyarakat Pati mantap menggelar aksi demonstrasi besar pada Rabu (13/8/2025).

Masyarakat Pati juga mengirim banyak donasi untuk peserta demo.

Menanggapi hal ini, Sudewo lalu mencabut kebijakan itu.

Namun massa sudah terlanjur kecewa.

Kini massa meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

Ditegur Gubernur

Bupati Pati Sudewo sempat mendapat teguran keras dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Sebagai pejabat, Luthfi meminta Sudewo agar lebih mengedepankan sopan santun.

Hal itu disampaikan Luthfi merespons keputusan Sudewo yang akhirnya membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 250 persen Jumat (8/8/2025) lalu.

"Karena membangun wilayah kita itu faktor yang utama adalah kondusivitas dan kita doakan agar lebih kondusif lagi,"

"Agar menjadi pelajaran bagi Bupati agar tidak bersifat arogan, lebih soft (lembut), kita harus lebih sopan, santun dalam rangka mendengar aspirasi dari manapun juga," kata Luthfi.

Sederet kebijakan tuai kontroversi

Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 bersama Risma Ardhi Chandra.

Meskipun belum lama menjabat, namun sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Sudewo tuai kontroversi.

Selain soal rencana kenaikan pajak PBB-P2 250 persen, beberapa kebijakan Sudewo sebelumnya juga dapat banyak protes dari warga.

Berikut deretan kebijakan Sudewo yang tuai kontroversi sekain soal kenaikan pajak PBB-P2 250 persen dikutip dari TribunJateng:

1,Pemangkasan pegawai honorer RSUD Soewondo

Dikutip dari TribunJateng, Sudewo sempat melakukan pemangkasan pegawai non-ASN di RSUD Soewondo.

Kebijakan ini dipilih Sudewo karena saat itu RSUD RAA Soewondo Pati dinilai mengalami kelebihan tenaga honorer atau non-ASN.

Dia pun menginstruksikan Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, agar melakukan rasionalisasi jumlah pegawai hingga menuai banyak protes.

Beberapa pegawai mengaku, mereka diberhentikan tanpa diberi pesangon.

2. Larangan sound horeg

Larangan sound horeg di Kabupaten Pati juga sempat membuat heboh.

Tepatnya pada Mei 2025, Sudewo mengeluarkan peraturan yang melarang sound horeg di Kabupaten Pati. Hal ini pun lalu banyak diprotes.

Setelah sempat memanas, larangan itu kemudian dicabut.

3. Wacana sekolah lima hari

Menjabat sebagai Bupati, Sudewo juga mengeluarkan surat edaran tentang sekolah lima hari dan libur 2 hari.

Menurut Sudewo, kebijakan ini mampu memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi akademik dan non akademik.

Namun kebijakan ini lagi-lagi menuai polemik. Baru sebentar diberlakukan, kebijakan ini dicabut.