PDIP Ngaku Tak Tahu Ijazah Jokowi Diduga Palsu, Megawati Heran, Cuma 3 Orang yang Tahu Kebenarannya 

TRIBUNJAMBI.COM – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang disebut palsu, ternyata juga mengejutkan internal PDI Perjuangan (PDIP).  

Politisi senior PDIP, Bambang Beathor Suryadi, membongkar reaksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Megawati kata Beathor, awalnya merasa heran mengapa kasus sesederhana itu sampai bergulir ke ranah hukum.

Beathor menyebut, Megawati beranggapan bahwa jika memang ijazah itu asli, Jokowi tinggal menunjukkannya saja sudah cukup.

Megawati: Kenapa Urusan Sederhana Masuk ke Ranah Hukum? 

"Awal saya ikut dalam perbincangan tentang ijazah palsu ini, karena setelah pulang dari Jogja, pulang dari Solo, terus kawan-kawan TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) ini kan melapor ke Bareskrim," ujar Beathor, Selasa (16/7/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun. 

"Setelah itu Ibu Mega menyatakan, 'kenapa urusan yang sederhana itu masuk ke ranah hukum, kalau memang punya (ijazah asli) ya tampilkan, tunjukin dong'," ungkap Beathor, menirukan pernyataan Megawati. 

Namun, reaksi Megawati ini justru menjadi sasaran netizen yang menuntut PDIP ikut bertanggung jawab.  

Baca juga: RESPON Menohok Kader PDIP Soal Kekhawatiran Jokowi di Kasus Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Baca juga: TERANCAM 2 Tahun Penjara Razman Nasution Gegara Cemarkan Nama Baik Hotman Paris

Baca juga: 85 Persen Beras RI Dijual Tak Sesuai Standar, Mentan Amran: Dioplos, Ganti Kemasan

Pasalnya, PDIP merupakan partai yang mengusung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden RI selama dua periode.  

"Pernyataan Ibu Mega itu kan terus dikejar sama netizen lah kelompok-kelompok itu menyerang, 'Bu, jangan omon-omon. Itu kan kader PDI si Jokowi, tanggung jawab dong'," kata Beathor.

Hasil Investigasi Beathor 

Merasa penasaran dengan desakan netizen dan pernyataan Megawati, Beathor pun melakukan investigasi pribadi untuk menelusuri asal-usul isu ijazah palsu tersebut.  

Dia bertanya kepada kader-kader PDIP di grup WA dan menemui beberapa orang yang diduga paham. 

"Jadi saya mendapatkan (informasi) A sampai Z itu karena saya melakukan investigasi, menemui beberapa orang yang paham," sambung Beathor. 

Hasil investigasinya, menurut Beathor, mengungkap bahwa PDIP sendiri awalnya tidak mengetahui apa-apa soal dugaan ijazah palsu Jokowi.  

Pasalnya, berkas-berkas persyaratan Jokowi, termasuk ijazah, diterima oleh PDIP dan langsung diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU RI. 

"Jadi, tanggung jawab partai adalah menerima semua berkas kandidat, diproses dan dibawa ke KPU, ada yang KPUD dan KPU RI. Semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu," ujar Beathor. 

Yang Tahu Cuma Tiga Orang 

Lebih jauh, Beathor mengklaim bahwa pihak yang mengetahui kebenaran ijazah Jokowi itu hanya segelintir orang. 

"Yang tahu palsu itu cuma tiga orang. Itulah saya sebut ada tim Solo diwakili oleh Widodo, terus tim Jakarta diwakilin Deni, terus sama Jokowi, baru setelah itu ke Paiman," kata Beathor. 

Baca juga: Viral Alat Berat Bupati Sarolangun Diduga untuk PETI, Warga Muratara Minta Maaf Terbuka

Nama "Paiman" yang disebut Beathor ini mengacu pada Prof. Paiman Raharjo, mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama). 

Klaim Beathor Suryadi ini tentu menambah kompleksitas dalam polemik ijazah Jokowi, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai pihak-pihak yang mungkin mengetahui informasi penting terkait keaslian dokumen tersebut. 

Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli 

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah selesai melakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi. 

Uji labfor dilakukan menyusul adanya pengaduan masyarakat oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana. 

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan, dari hasil uji labfor ijazah Jokowi, dinyatakan keaslian dokumen tersebut. 

Pengecekan itu berdasarkan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. 

"Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," ucap Djuhandani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5/2025). 

Pihak kepolisian juga telah memeriksa total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. 

"Bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memperoleh kepastian hukum tidak ditemukan adanya tindak pidana," ucap dia.