85 Persen Beras RI Dijual Tak Sesuai Standar, Mentan Amran: Dioplos, Ganti Kemasan

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah fakta mengejutkan terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (16/7/2025). 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan hasil pengecekan beras di 10 lokasi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa 85 persen beras yang beredar di pasaran tidak sesuai standar. 

APA modusnya? 

Mulai dari pengoplosan hingga penggantian kemasan beras curah yang dijual dengan harga premium!

Amran Sulaiman menjelaskan, pengecekan mutu, harga, dan bobot beras dilakukan di 10 lokasi strategis di seluruh Indonesia.

Termasuk Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat, pada periode 6-23 Juni 2025.

"Kami cek 268 merek, kami cek seluruh Indonesia," kata Amran dalam rapat yang membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2024 hingga isu beras oplosan, dipantau dari KompasTV.

Hasil pemeriksaan di 13 laboratorium menunjukkan data yang mengkhawatirkan. 

"Ini 85 persen yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium. Beras curah, tapi dijual harga medium," jelasnya.

Baca juga: Negara Rugi Rp100 T gara-gara Beras tak Sesuai Standar, Oplosan hingga Kurang Takaran

Baca juga: RESPON Menohok Kader PDIP Soal Kekhawatiran Jokowi di Kasus Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Baca juga: PUJIAN Donald Trump Tak Goyahkan RI: Pemerintah Pastikan Ekspor Tembaga Hanya Hasil Hilirisasi

Tak hanya itu, Amran juga membeberkan bahwa 59 persen beras memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang tidak sesuai, dan 21 persen memiliki bobot yang tidak sesuai. 

"Ini total nilainya (potensi kerugian) setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp99 triliun," ungkap Amran.

Menanggapi temuan ini, Amran menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah serius. 

"Kami sudah menyurat Kapolri dan Kejaksaan Agung mengenai masalah beras ini," tuturnya. 

Bahkan, ia menambahkan bahwa per tanggal 10 Juli, sudah ada 26 merek beras yang mulai diperiksa.

Amran menyatakan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan.