Hamas Tolak Kehadiran IDF di Gaza, Proposal Gencatan Senjata Israel Dapat Penolakan

Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyepakati gencatan senjata kecuali terdapat jaminan nyata terhadap perdamaian jangka panjang, yang meliputi perlindungan politik dan teritorial bagi warga Palestina di Gaza.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengonfirmasi bahwa negosiasi telah mengalami kemajuan, namun mengakui bahwa masih terdapat “masalah-masalah rumit” yang memerlukan waktu untuk diselesaikan. Menurutnya, “beberapa hari ke depan” akan sangat menentukan arah pembicaraan.

Ia menjelaskan bahwa skema awal mencakup pembebasan delapan sandera, kemudian dua sandera lagi pada hari ke-50 dari periode gencatan senjata. 

Di samping itu, 18 jenazah sandera juga akan diserahkan kepada pihak Israel.

Saar juga menyebut bahwa Israel terbuka untuk mendiskusikan gencatan senjata jangka panjang, namun belum ada titik temu mengenai jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.

Yang paling menjadi sorotan adalah soal kontrol pascaperang atas Gaza. Pemerintah Israel ingin memastikan bahwa Hamas tidak lagi memiliki kekuasaan militer atau politik di wilayah tersebut. 

Bahkan, Israel dikabarkan bersedia memberikan jalan pengasingan yang aman bagi para pemimpin Hamas, bila diperlukan, sebagai bagian dari kompromi menuju penyelesaian konflik.

Meski pernyataan publik Netanyahu menunjukkan keterbukaan terhadap negosiasi, briefing internal yang diperoleh Sky News menyiratkan nuansa berbeda. 

Dalam pengarahan latar belakang yang dilakukan pemerintah Israel pada Rabu (9/7/2025), disebutkan bahwa meski ada harapan gencatan senjata sementara selama 60 hari, prospek gencatan senjata permanen masih dinilai kecil.

Dalam dokumen internal tersebut disebutkan, “Kita akan memulai negosiasi penyelesaian permanen. Tapi apakah kita akan mencapainya? Memang diragukan, tapi Hamas tidak akan ada di sana.”

Beberapa pejabat Israel juga menegaskan bahwa IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan tetap ditempatkan di sejumlah titik di Gaza selama periode gencatan senjata.

 Proposal ini telah disampaikan dalam bentuk peta penempatan ulang pasukan kepada Hamas, namun ditolak mentah-mentah oleh delegasi Hamas maupun utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Witkoff menilai proposal Israel terlalu condong pada pandangan sayap kanan ekstrem, khususnya terkait pengaruh dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang selama ini dikenal mendorong pendudukan total wilayah Palestina.

Pernyataan melunak dari Netanyahu tentang kesiapan negosiasi telah memberikan secercah harapan bagi masyarakat internasional yang mendambakan akhir dari perang berkepanjangan di Gaza. 

Namun, syarat-syarat keras yang diajukan Israel, ditambah keengganan Hamas untuk menyerahkan kendali penuh tanpa jaminan politik, masih menjadi batu sandungan besar.