Retak Sebelum Selesai, Proyek Gedung DPRD Kerinci Jambi Jadi Sorotan

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI – Pembangunan gedung DPRD Kerinci, Jambi yang berlokasi di Bukit Tengah kembali menuai sorotan tajam. 

Tahun 2025, proyek ini kembali dianggarkan dengan nilai fantastis sebesar Rp 14,3 miliar, melonjak hampir dua kali lipat dibanding total anggaran dua tahun sebelumnya.

Proyek pembangunan tahap pertama dimulai pada tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8,2 miliar. 

Baca juga: Wisata Buluh Perindu Tampil di Kompolnas Award, Desa Baru Semerah di Kerinci Jambi Jadi Sorotan

Pada tahun berikutnya 2024, pembangunan berlanjut dengan tambahan anggaran sebesar Rp 4,86 miliar. 

Namun, yang mengejutkan, tahun ini anggaran proyek justru melonjak drastis hingga mencapai Rp 14,3 miliar, hampir dua kali lipat dari total dua tahun sebelumnya.

Bukan hanya lonjakan anggaran, pelaksana pekerjaan Gedung oleh perusahaan yang sama pada tahun sebelumnya juga menjadi sorotan publik. 

Sebab sejumlah kerusakan pekerjaan sudah ditemukan sejak 2023 dan 2024. 

Retakan dinding, plafon mengelupas, hingga cat yang terkelupas sebelum waktu pemeliharaan usai menjadi bagian dari catatan buruk yang tak bisa diabaikan.

Baca juga: Rakor di Jakarta, Monadi Ingin Terapkan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah di Kerinci

Padahal, dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, keberlanjutan kontrak dengan penyedia jasa seharusnya mempertimbangkan track record kinerja. 

Namun nyatanya, CV Adyan Jaya Mandiri tetap keluar sebagai pemenang. 

Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa kemenangan CV Adyan Jaya Mandiri bukan sekadar karena penawaran teknis dan harga. 

"Bukan rahasia lagi kalau proyek besar di Kerinci seringkali sudah 'diatur' sejak awal," ujar sumber internal yang enggan disebutkan namanya. 

Ia jmenyebut adanya sosok "orang kuat" yang selalu membackup perusahaan tersebut sejak awal proyek digulirkan.

Baca juga: Tari Rangguk Kerinci Pernah Jadi Latar Film Nasional, Bukti Kekayaan Budaya yang Mendunia

Sejumlah aktivis anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum dan lembaga audit seperti BPK dan BPKP untuk turun tangan menyelidiki proses tender serta evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang. 

"Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran daerah. Pekerjaan bermasalah justru terus diberi proyek besar," ungkap salah satu aktivis di Kerinci.

Masyarakat kini menunggu tindakan tegas dari Bupati Kerinci, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum. 

Tender proyek multi-tahun dengan nilai puluhan miliar rupiah tak seharusnya menjadi ladang monopoli bagi satu pihak saja, apalagi jika kualitas kerjanya masih dipertanyakan.

Update berita Tribun Jambi di Google News