MURKA Mahasiswa di Konflik TNI-Polri dan KKB Papua Libatkan Sipil, Minta Prabowo Tarik Aparat

MURKA Mahasiswa di Konflik TNI-Polri dan KKB Papua Libatkan Sipil, Minta Prabowo Tarik Aparat

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan murka terhadap TNI-Polri dan TPNPB-OPM atau KKB Papua yang melibatkan warga sipil dalam konflik.

Masiswa yang menyerukan itu datang dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Seruan itu disampaikan usai diskusi konflik bersenjata di Distrik Kurima dan Distrik Tangma. 

Kata mahasiswa, warga sipil menjadi korban dalam konflik antara TNI-Polri dan KKB Papua.

Hiskia Hilapok selaku perwakilan mahasiswa menginginkan tidak adanya warga sipil dalam kontak tembak.

“TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak melibatkan warga sipil (dalam konflik bersenjata), sebab warga sipil yang justru menjadi korban dalam kontak tembak. Warga sipil justru wajib dilindungi,” kata Hiskia Hilapok, Sabtu (21/6/2025) dilansir Tribunjambi.com pada Minggu (22/6/2025).

Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik prajurit TNI-Polri non-organik dari Distrik Kurima dan Distrik Tangma.

“(Kami juga minta) stop kriminalisasi, intimindasi dan pembunuhan terhadap warga sipil di Kurima, Tangma, Nduga, Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Maybrat dan seluruh Tanah Papua,” ucapnya.

Baca juga: KKB Papua Serang Pos Militer, TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 1 TNI dan Beberapa Prajurit Terluka

Baca juga: ISRAEL Hantam Jantung Fasilitas Nuklir Iran: Asap Mengepul dari Kaki Pegunungan Isfahan 

Baca juga: Jubir TPNPB-OPM Bantah KKB Papua Serang Warga Sipil: Kalenak Murib Tembak Anak Buah yang Selingkuh

Sementara itu, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Suku Hubla di Yahukimo, Niel Lantipo meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengambil langkah.

Terlebih kepada warga yang mengungsi dari Kurima ke beberapa lokasi terdekat di sana.

“Sejak Mei 2025, di Kurima terjadi kontak tembak antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri, yang mengakibatkan satu anggota TPNPB-OPM tertembak."

"Tidak hanya itu, dalam beberapa hari terakhir ini, terjadi kontak tembak, sehingga sampai sekarang korban ada tiga orang. Satu warga sipil dan dua lainnya anggota TPNPB-OPM,” kata Lantipo.

Menurutnya, melihat kondisi itu pihaknya mendesak pemerintah pusat dan daerah agar menarik TNI-Polri non-organik dari Kurima.

Sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

Kata dia, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan di Yahukimo sudah berlangsung sejak 2018 hingga kini.

Sejak saat itu terjadi pengiriman pasukan keamanan ke wilayah itu. 

Baca juga: SATGAS Perketat Pengamanan Usai KKB Papua Tembak 3 Warga dan Bakar 11 Rumah Gegara Istri Selingkuh

Akibatnya warga sekitar mengungsi ke Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

“Kami mendesak komnas HAM RI dan Komnas perwakilan Papua, segera melakukan investigasi karena diduga anggota TNI-Polri melakukan tindakan pelanggaran HAM berat atas penembakan warga sipil di Distrik Kurima dan Tangma, Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

TNI Bantah Klaim KKB Papua

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI membantah tegas klaim kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua.

Bantahan itu terkait adanya penyerangan pos militer di Yuguru, Papua, (20/6/2025). 

TPNPB-OPM atau KKB Papua sebelumnya menuding TNI telah menambah dua pos militer di wilayah tersebut.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan informasi yang disebarkan KKB Papua adalah hoaks. 

"Itu informasi hoaks, tidak ada informasi tentang prajurit TNI yang gugur," tegas Kristomei pada Sabtu (21/6/2025).

Menurut Kristomei, tudingan KKB Papua mengenai pembangunan pos militer di pemukiman sipil adalah bagian dari propaganda yang kerap mereka naikkan. 

Hal ini, kata dia, didasari oleh kekhawatiran TPNPB-OPM terhadap keberadaan pos-pos TNI.

"Adanya Pos TNI ruang gerak dan logistik (OPM) menjadi terbatas," jelas Mayjen Kristomei Sianturi. 

Dia menambahkan, keberadaan aparat militer di Papua bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk intimidasi dan ancaman KKB Papua.

Lebih lanjut, Kristomei menuturkan bahwa pos-pos TNI di Papua juga berfungsi untuk mencegah perampasan hewan ternak atau makanan warga sipil oleh kelompok separatis tersebut. 

Dengan adanya pos TNI, TPNPB-OPM tidak bisa lagi dengan leluasa memeras atau mengintimidasi masyarakat untuk meminta makanan di kampung-kampung.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang disebut KKB Papua kembali menyerang pos militer.

Penyerangan kali ini dilakukan di Kampung Kwit, Distrik Yuguru, Papua, pada Jumat (20/6/2025).

Aksi penyerangan itu dibenarkan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Sebby Sambom mengungkapkan alasan penyerangan itu sebagai bentuk penolakan adanya pos militer tersebut.

Dua pos militer itu sebagaimana diketahui dibangun sejak Januari 2025 lalu.

"Pos pertama berada di lapangan terbang, dan pos kedua di Kwit," ujar Sebby Sambom dalam keterangan tertulisnya dilansir Tribunjambi.com pada Sabtu (20/6/2025).

Baca juga: MOMEN Siswi SD di Jambi Buat Satu Sekolah Terenyuh, Nyanyi Korban Perceraian di Perpisahan Viral

Sebby menyebut Yuguru sebagai wilayah hunian sipil dan meminta aparat militer segera meninggalkan daerah tersebut. 

Dia juga menuding kehadiran TNI telah menimbulkan berbagai kerusakan dan pelanggaran terhadap warga sipil.

“Mereka membakar rumah warga, membongkar gereja, dan puskesmas. Mereka juga merampas barang dan hewan ternak milik warga,” tambahnya.

Sebby Sambom mengungkapkan satu diantara alasan penyerangan adalah kematian seorang warga bernama Abral Wandikbo.

Menurutnya, korban dibunuh aparat militer pada Maret lalu.

Dalam serangan terbaru ini, TPNPB-OPM mengklaim beberapa prajurit TNI terluka dan satu orang tewas. 

Sebby Sambom juga menyebut penyerangan dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Yuguru TPNPB-OPM.

Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Indonesia belum memberikan konfirmasi resmi. 
Serangan ini menambah panjang daftar konflik bersenjata di wilayah pegunungan Papua antara kelompok separatis bersenjata dan aparat militer. 

Pemerintah hingga kini belum memberikan pernyataan terkait dugaan pelanggaran terhadap warga sipil seperti yang dituduhkan oleh pihak TPNPB-OPM.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News