Komnas HAM Papua Minta Presiden Prabowo Turun Tangan Selesaikan Konflik: Bentuk Tim Khusus

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto diminta segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang ada di Tanah Papua.

Konflik yang terjadi itu antara Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dengan aparat TNI-Polri.

Permintaan itu datang dari Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua.

Komnas HAM Papua meminta Presiden Prabowo membentuk Tim Khsusus untuk menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih tersebut.

Adapun desakan tersebut menyusul dari aksi kekerasan yang belakangan ini dianggap semakin signifikan.

Sebab, dalam kurun waktu belakangan terdapat korban tewas di kontak tembak antara KKB Papua dan TNI-Polri.

Korban dalam kontak tembak itu mulai dari anggota KKB Papua, TNI-Polri hingga warga sipil.

Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey mengaku prihatian atas peristiwa yang terjadi di Papua.

Baca juga: PIS: Pasukan TPNPB-OPM Tembak Mati 1 Prajurit TNI, KKB Papua Beraksi di Yahukimo

Baca juga: KKB Papua Bantai 2 Warga Sipil Usai Serang Prajurit TNI di Yahukimo: 1 Tewas, Seorang Lagi Kritis

Baca juga: HANCUR Sepertiga Peluncur Rudal Iran Dibuat Israel, 50 Jet Tempur Dikerahkan dalam Semalam

Diungkapkannya, selama tahun 2025 ini telah terjadi 40 insiden kekerasan di Tanah Papua.

Dari puluhan insiden itu kata Fritz Ramandey, menyebabkan 50 orang kehilangan nyawa dan 25 terluka.

"Kami mengingatkan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar segera membentuk tim penyelesaian konflik kekerasan di Tanah Papua. Ini adalah langkah konkret untuk mengatasi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi," tegas Frits di Jayapura, belum lama ini.

Frits mencontohkan keberhasilan dialog pemerintah pada tahun 2000 yang melahirkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang kini telah berjalan 25 tahun.

Ia meyakini, pendekatan serupa melalui dialog dengan berbagai pihak di Papua sangat krusial untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang menghambat pembangunan.

"Presiden harus membentuk tim yang fokus pada isu-isu substansial di Tanah Papua, yaitu penyelesaian konflik agar pembangunan dapat berjalan. Jangan lagi membentuk tim yang hanya mengurus hal-hal tidak mendasar,"saran Frits.

Komnas HAM Papua juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara di Tanah Papua.