Apa Dampak Perang Iran-Israel ke Indonesia? Begini Penjelasan Pengamat

TRIBUNJAMBI.COM - Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat perang Israel-Iran memicu kekhawatiran serius terhadap perekonomian Indonesia. 

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata dan segera menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi potensi krisis energi.

Sejak serangan pertama yang terjadi pada Jumat (13/6/2025), harga minyak Brent melonjak tajam sebesar 13 persen dan kini berada di kisaran US$78,50 per barel. Kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi sejak awal tahun 2025.

Fahmy menyebutkan, jika eskalasi konflik terus meningkat dan berdampak pada terganggunya distribusi minyakmisalnya dengan tertutupnya Selat Hormuz oleh Iran—harga minyak dunia bisa menembus US$100 per barel.

“Sebagai negara net-importer, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Dampaknya akan langsung terasa ke APBN dan neraca perdagangan,” ujar Fahmy saat diwawancarai Tribunnews.com, Selasa (17/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi dilema besar: jika harga BBM subsidi tetap dipertahankan, beban APBN bisa membengkak signifikan.

Namun, jika harga BBM dinaikkan, daya beli masyarakat bisa anjlok karena inflasi melonjak.

“Ini bukan soal pilihan mudah. Kalau BBM subsidi dinaikkan, harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Tapi kalau tidak, defisit APBN bisa melebar, dan cadangan devisa akan tergerus untuk impor BBM,” jelasnya.

Fahmy juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah, bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS.

Menurutnya, pelemahan rupiah adalah indikasi bahwa pasar mulai merespons risiko geopolitik dengan serius.

Dalam kondisi seperti ini, Fahmy menekankan pentingnya komunikasi publik yang jujur dan transparan dari pemerintah.

“Pemerintah jangan memberikan harapan palsu kepada rakyat dengan mengatakan bahwa perang ini tidak berdampak. Justru sebaliknya, harus ada skenario realistis yang disiapkan sejak dini,” tegasnya.

Sebagai solusi, Fahmy menyarankan pemerintah menetapkan ambang batas harga minyak dunia sebagai acuan penyesuaian harga BBM subsidi. Jika harga masih di bawah US$100 per barel, menurutnya tidak perlu ada perubahan. Namun jika harga melewati batas itu, kenaikan BBM subsidi tak bisa dihindari.

“Pemerintah harus siap mengambil keputusan tidak populer demi menjaga stabilitas fiskal. Tapi langkah itu harus disertai dengan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk melindungi masyarakat rentan,” pungkas Fahmy.

Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, pernyataan Fahmy menjadi peringatan dini agar Indonesia tak terjebak dalam ketidaksiapan menghadapi gelombang ekonomi global yang bisa datang sewaktu-waktu.

(Tribunjambi/Tribunnews.com)

Baca juga: KARMA Israel Rudalnya Malah Berbalik Hantam Negaranya Sendiri, System Pertahanannya Rupanya Diretas