Bobby Nasution Berang Sumut Dituduh Mencuri Pulau dari Aceh: di Mana Skema Nyurinya?

"Hadiah apa? enggak ada yang tahu dulu pas SMA nikah sama anak Pak Jokowi. Jadi, kalau bilang gitu kalian juga jangan memantiknya,” jelas Bobby.

Baca juga: PERINGATAN Jusuf Kalla di Polemik 4 Pulau: Masa Lalu Jangan Terulang, Nanti Orang Aceh Tak Percaya

Sebelumnya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf angkat bicara soal empat pulau di perairan Aceh yang dipindahkan ke Kawasan Sumatera Utara.

"Empat pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat," ujar Muzakir saat ditemui di JCC, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

Peringatan dari Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla memberikan peringatan terhadap pemerintah pusat atas polemik empat pulau yang dimiliki Aceh beralih ke Sumatera Utara (Sumut).

Kekhawatir itu khsususnya terhadap kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat.

Kepercayaan itu kata JK akan rusak jika Kementerian Dalam Negeri tidak memutuskan polemik itu dengan bijaksana.

Adapun empat pulai yang kini jadi polemik itu yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan.

Keempat pulau itu kini menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara.

Kata Jusuf Kalla, Mendagri Tito Karnavian harus mencari solusi terbaik dan tidak saling merugikan.

“Saya kira Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik dan tidak saling merugikan, ini masalahnya peka persoalan,” kata Jusuf Kalla pada Jumat (13/6/2025).

Jusuf Kalla juga memperingatkan agar kejadian masa lalu tidak terulang lagi, khususnya terkait kepercayaan.

Dia meyakini Mendagri Tito Karnavian memiliki cara yang baik untuk mencari jalan tengah atas polemik tersebut.

Baca juga: Ibu Bocah Salah Sunat Jambi Ngadu ke Presiden Prabowo dan Polres Kerinci Minta Keadilan

“Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu, kita sudah damaikan, tapi timbulkan lagi masalah-masalah, nanti orang Aceh tidak percaya ke Pusat lagi kalau begini caranya."

"Saya yakin Pak Mendagri pasti punya cara yang baik untuk menyelesaikan,” ujarnya.

Sebab menurut Jusuf Kalla, mengacu pada Undang-Undang no 24 Tahun 1956, keempat pulau tersebut memang menjadi bagian dari Provinsi Aceh.