KALENDER 2025, Libur Panjang di Akhir Juni yakni Tahun Baru Islam Jatuh

TRIBUNJAMBI.COM - Menjelang akhir bulan Juni 2025, masyarakat Indonesia kembali bersiap menghadapi akhir pekan panjang.

 Jumat, 27 Juni 2025, ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.

Penetapan ini mengacu pada Kalender Hijriah dari Kementerian Agama dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Momentum libur panjang ini mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Setelah sebelumnya menikmati libur Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama pada awal Juni, masyarakat kini memiliki kesempatan kedua untuk beristirahat atau bepergian.

Sejumlah warga mulai merancang rencana liburan singkat, baik untuk mudik, kunjungan keluarga, maupun sekadar berwisata di sekitar kota. Tren pemesanan tiket transportasi umum dan akomodasi mengalami peningkatan, terutama untuk tanggal-tanggal menjelang libur.

Berikut daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama yang tercatat sepanjang Juni 2025:

1 Juni (Minggu): Hari Lahir Pancasila

6 Juni (Jumat): Hari Raya Idul Adha 1446 H

9 Juni (Senin): Cuti Bersama Idul Adha

27 Juni (Jumat): Tahun Baru Islam 1447 H

Dengan dua hari libur nasional yang jatuh pada hari Jumat, Juni 2025 menjadi bulan dengan dua kali potensi long weekend. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memengaruhi pola mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Menanggapi potensi lonjakan arus kendaraan, pihak berwenang seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, serta operator transportasi umum telah bersiap dengan langkah-langkah antisipatif.

Pemetaan titik rawan kepadatan dan rencana penambahan armada transportasi disusun untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama libur.

Sektor pendidikan dan dunia kerja turut melakukan penyesuaian.

Beberapa sekolah dan universitas mengatur ulang jadwal evaluasi tengah semester agar tidak terganggu oleh libur nasional, sementara kantor-kantor pemerintahan dan swasta menyesuaikan aktivitas operasional mereka.