Ketum Rampai Nusantara Balas Ahmad Sahroni Minta Jokowi Belajar ke SBY, Singgung Demokrat

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni yang meminta agar Jokowi mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  pasca lengser dari kepala negara direspon Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar.

Kata Mardiansyah, setiap warga negara memiliki hak politik dan dilindungi Undang-Undang, termasuk bagi Presiden ke-7, Joko Widodo.

Dia menyampaikan itu menanggapi berbagai spekulasi perkembangan politik nasional saat ini.

Seperti diketahui, Jokowi belakangan ini menyatakan akan bergabung ke PSI dan dikabarkan akan menjadi Ketua Umum.

Kabar tersebut sebelumnya direspon Ahmad Sahroni dengan meminta agar mencontoh ke SBY dengan memberikan urusan politik kepada anak dan menantu.

Permintaan Ahmad Sahroni itu kemudian direspon Mardiansyah Semar, dengan mengatakan hak politik semua warga sama.

“Hak politik adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk bapak Joko Widodo. Tidak ada aturan yang melarang beliau untuk memilih arah politiknya setelah selesai menjabat, apalagi yang dijadikan rujukan Pak SBY ya tentu tidak tepat karena sampai saat ini beliau menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujar Semar kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, wacana pihak yang mencoba membatasi atau menggiring opini bahwa Jokowi untuk tidak berpolitik lagi setelah masa tugasnya merupakan bentuk pengkerdilan terhadap demokrasi.

Baca juga: KONTROVERSI Kader PSI Anggap Jokowi Nabi, Politisi PDIP: Fanatisme Ekstrem, Pembodohan Publik

Baca juga: PERKARA SIULAN Guru di Demak Jateng Tendang Kepala Siswa SMP Viral, Kasus Kini Ditangani Polisi

Baca juga: MODUS Yekis Wanimbo Kelabuhi Satgas Cartenz Terungkap, Pelarian DPO KKB Papua Berakhir di Bui

“Silakan saja beliau menentukan sikap politik, apakah tetap aktif, bergabung dengan partai, atau membentuk wadah baru. Itu semua sah menurut hukum dan demokrasi,” tambahnya.

Semar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak-hak dasar politik setiap individu tanpa prasangka.

 “Demokrasi akan tumbuh sehat jika semua pihak saling menghargai pilihan politik orang lain termasuk Pak Jokowi tanpa terkecuali,” pungkas Mardiansyah.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi bebas menentukan arah politiknya pasca-menjabat sebagai kepala negara.

Hal ini merespons isu pencalonan Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Beliau (Jokowi) mau kemana saja boleh kok," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Namun, Sahroni menyarankan agar Jokowi menimbang opsi untuk tidak lagi aktif dalam politik praktis.