KKB Papua Bakal Jadikan Kota Wamena Operasi TPNPB-OPM, Kerahkan Pasukan di 36 Kodap?

TRIBUJAMBI.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang disebut juga KKB Papua menyatakan bakal menjadikan Kota Wamena di Papua, Pegunungan sebagai wilayah operasi yang baru. 

Pernyataan itu disampaikan Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Dia menyatakan itu apabila pemerintah daerah tidak berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).

Saat ini wilayah operasi KKB Papua itu tersebar di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Maybrat. 

Selain itu, TPNPB-OPM mengklaim memiliki total 36 komando daerah wilayah pertahanan yang tersebar di seluruh Papua yang siap dikerahkan.

Sebby Sambom juga meminta kepada seluruh masyarakat pendatang untuk meninggalkan Wamena. 

"Peringatan ini dikeluarkan demi keamanan dan nyawa (masyarakat pendatang)," kata Sebby Sambom, Jumat (6/6/2025) kemarin.

Kemudian, dia juga menuding Bupati Jayawijaya Atenius Murib memberikan instruksi kepada aparat keamanan.

Baca juga: KESAKSIAN Pekerja Bangunan yang Selamat dari Tembakan Brutal KKB Papua: Keji, Membabi Buta

Baca juga: Pentolan KKB Papua Bantah Minta Rp5 Miliar ke Gubernur, Egianus Kogoya: Itu Hoaks, Stop Membangun

Instruksi itu untuk melakukan operasi khusus ke rumah-rumah warga sipil di Wamena. 

Menurutnya, pemerintah daerah setempat juga akan mengecap warga sipil yang tidak memiliki identitas diri sebagai milisi KKB Papua.

Kata dia, tindakan pemerintah daerah yang memerintahkan militer beroperasi ke kediaman warga sipil dilakukan pasca adanya penyerangan dari kombatan KKB Papua di depan RSUD Wamena pada akhir Mei lalu. 

Dalam peristiwa itu, kelompok separatis mengklaim menembak mati seorang anggota kepolisian.

Terkait itu, belum ada keterangan ataupun tanggapan dari Atenius Murip terkait tudingan tersebut. 

Namun, dalam keterangan resminya pasca penyerangan KKB Papua di Wamena, Bupati Jayawijaya itu menyatakan bakal menindak tegas perbuatan TPNPB-OPM yang melakukan serangan di fasilitas publik.

Langkah tegas itu, kata Atenius, perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan warga Wamena.