'Bukan Urusan Polri!' Sindiran Jimly Asshiddiqie Soal Ijazah Jokowi, Eks Ketua MK Sebut Ranah PTUN

TRIBUNJAMBI.COM - Baru-baru ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menegaskan jika mengurus keaslian ijazah Jokowi bukan urusan Polri.

Dijelaskan Jimly Asshiddiqie jika kepolisian tidak memiliki kewenangan menentukan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi asli atau palsu.

Menurut Jimly Asshiddiqie urusan ijazah Jokowi seharusnya ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, bukan aparat penegak hukum seperti Polri.

Penjelasan itu diungkapkan Jimly Asshiddiqie saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unisri bertema "Evaluasi 25 Tahun Reformasi dan Pentingnya Tata Ulang Sistem Konstitusi Negara melalui Perubahan ke-5 UUD 45", Rabu (28/5/2025).

“Harusnya di Pengadilan Tata Negara,” tegasnya.

Ditambahkan Jimly bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, PTUN memiliki kewenangan menyidangkan sengketa administrasi negara, termasuk keabsahan dokumen seperti ijazah.

Baca juga: Tolong Pak Istri Saya Derita Mujahid Istrinya TKW Kini Koma di Taiwan, Minta Bantuan Dedi Mulyadi

Baca juga: SOSOK Bripka MD, Polisi Humanis Ditembak KKB Papua Usai Antar Korban Laka ke RSUD Wamena

Baca juga: BOCOR Percakapan Mertua dan Adik Ipar Saat Malam Pertama, Wanita Syok Rupanya Mau Kuasai Mahar

Namun, dalam konteks ini, ada tantangan hukum karena berkas administratif dianggap telah kadaluwarsa dan tidak bisa diperkarakan lagi.

“Untuk itu, diperlukan forum penyelesaian perkara, di mana hakim harus melakukan penerobosan hukum melalui forum yang ada memutus dan menyelesaikan polemik ijazah,” tegas Jimly.

“Jangan Polri yang memutus. Itu bukan urusan Polri,” tambahnya lagi.

Polemik Ijazah Jokowi Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengadilan

Melalui mekanisme di pengadilan, lanjut Jimly, perkara ini tetap bisa diselesaikan secara adil dan terbuka.

Apalagi saat ini, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

“Itu saja dimaksimalkan,” katanya singkat.

Sebagai informasi, proses hukum atas gugatan ijazah palsu ini terus berlanjut setelah upaya mediasi pada 14 Mei 2025 berakhir buntu. 

Di sisi lain, Bareskrim Polri telah lebih dulu menutup penyelidikan kasus ini karena menganggap ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji laboratorium forensik.

Dalam uji tersebut, bahan kertas, pengaman, tinta tulisan tangan, hingga cap stempel dinyatakan identik dengan dokumen resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1985.

Penetapan Keaslian Ijazah Jokowi oleh Bareskrim Banyak Kejanggalan

Menanggapi hal ini, pengacara Muhammad Taufiq dari Tim TIPU UGM menyatakan bahwa penetapan keaslian ijazah oleh Bareskrim menyisakan banyak kejanggalan.

Ia mempertanyakan proses penyerahan ijazah yang disebut telah “ditarik” kembali oleh Jokowi, padahal menurut KUHAP, barang bukti tidak bisa ditarik secara sepihak saat proses penyelidikan masih berjalan.

"Kalau ijazahnya ditarik, bagaimana bisa diuji keasliannya?" ucap Taufiq, Kamis (22/5/2025) malam.

Ia juga menyoroti bahwa barang bukti seperti ijazah hanyalah satu dari banyak unsur pembuktian yang sah dalam persidangan.

Dalam gugatan di PN Solo, Taufiq menegaskan bahwa tudingan terhadap Jokowi bukan hanya soal ijazah, tapi juga dokumen pendidikan lainnya, hingga persyaratan administratif saat mencalonkan diri sebagai wali kota.

"Ini bukan semata soal keaslian ijazah, tapi ada banyak aspek. Jadi mari kita buktikan di pengadilan," tutupnya.