Berita Nasional
Agus Buntung Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta
I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual yang menyeretnya.
TRIBUNJAMI.COM - I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual yang menyeretnya.
Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, NTB, pada Selasa (27/5/2025).
Dalam sidang putusan, majelis hakim menyatakan Agus Buntung terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.
Selain hukuman badan, ia juga dijatuhi denda Rp100 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Wayan Agus Suartama dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara.
Agus Buntung hadir dalam sidang putusan di PN Mataram dengan mengenakan kemeja ungu.
Dia didampingi penasihat hukum dan keluarganya.
Ibu Agus Buntung, Ni Gusti Ayu Ari Padni, juga tampak hadir mengikuti jalannya persidangan.
Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang 5 Mei 2025.
Sebelumnya, jaksa menuntut Agus Buntung dengan 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan.
Jaksa Ricky Febriandi mengungkap sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Agus.
Ia menilai Agus tidak menyesali perbuatannya, tidak menunjukkan empati terhadap korban, dan memanfaatkan kondisi fisiknya untuk memanipulasi.
"Dia juga dalam melakukan aksi itu menggunakan keterbatasan dia untuk memanipulasi korbannya, sehingga menimbulkan rasa simpati yang dimanfaatkan Agus untuk melecehkan para korbannya," ujar Ricky usai sidang.
Jaksa juga menyebut jumlah korban lebih dari satu orang dan kasus ini telah menimbulkan keresahan serta trauma di masyarakat.
"Juga menimbulkan traumatik terhadap para korban," ucap Ricky.
Hal yang meringankan hanyalah karena Agus Buntung belum pernah dihukum sebelumnya.
Sempat Minta Dibebaskan
Dalam sidang pembelaan pada 14 Mei 2025, kuasa hukum Agus Buntung, Michael Anshory, meminta kliennya dibebaskan dari segala tuntutan.
"Secara lisan Agus menyampaikan meminta untuk dibebaskan, hal-hal terkait kondisinya di Lapas, dia sekarang tidak memiliki pendamping, tamping yang disiapkan sudah bebas," kata Michael.
Michael menjelaskan berdasarkan fakta persidangan, jumlah korban pelecehan seksual dari kliennya itu hanya satu orang.
Bukan puluhan orang seperti yang disampaikan selama ini.
"Bahwa satu-satunya korban hanya inisial MAP. Kenapa kita sampaikan dalam pledoi tidak sesuai pasal, tidak ada kekerasan seksual. Jadi semua saksi yang diperiksa tidak tahu soal kasus kekerasan seksual dengan MAP," kata Michael.
Selain menyampaikan fakta-fakta persidangan yang dinilai tidak sesuai, kuasa hukum juga membacakan riwayat hidup Agus yang sejak kecil sudah memiliki kekurangan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Agus Buntung Divonis 10 Tahun Penjara, Terbukti Lakukan Pencabulan
Baca juga: Kenyataan Pilu sang Dokter Gaza: 9 Anak Meninggal karena Rudal Israel, Suami Kritis
Baca juga: Viral Kades Jaminkan STNK Mobil ke RS demi Bantu Warga yang tak Punya BPJS
Baca juga: Israel Serang Sekolah di Gaza yang jadi Tempat Mengungsi, 24 Orang Meninggal
Respons Eko Patrio dan Sejumlah DPR RI usai Ojol Meninggal Dilindas Rantis Brimob |
![]() |
---|
Daftar 29 Wakil Menteri Prabowo yang Harus Mundur dari Komisaris BUMN |
![]() |
---|
Dosen UGM Dokter Hewan Yuda Heru Suntik Sekretom ke Manusia, Kini Tersangka |
![]() |
---|
Warga Pati Batal Demo jika Sudewo jadi Tersangka KPK, Uang Donasi untuk Anak Yatim |
![]() |
---|
Mual hingga Pusing, Siswa di Bengkulu Diduga Keracunan Makan Bergizi Gratis |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.