Dokter Tifa Ungkap Makna Kuasa di Balik Kata ‘Keterlaluan’ Jokowi Jawab Megawati soal Ijazah

TRIBUNJAMBI.COM - 'Keterlalua', sebuah kata sederhana tiba-tiba jadi sorotan. Kata itu sebelumnya dilontarkan Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi.

Dia mengatakan itu saat menanggapi pertanyaan wartawan soal pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Megawati sebelumnya sempat bicara terkait isu ijazah paplus yang kembali mencuat.

Namun bagi publik kritis seperti Dokter Tifa, kata “keterlaluan” bukan sekadar respons spontan. 

Lewat akun X (Twitter)-nya @doktertifa, ia menyebut bahwa respons tersebut adalah “kode kuasa” yang mengandung makna lebih dalam daripada sekadar pernyataan pribadi.

“Dalam politik, tidak ada kata netral,” tulis Dokter Tifa membuka unggahannya yang berjudul Ketika 'Keterlaluan' Menjadi Senjata Kekuasaan.

Unggahan itu mengupas bagaimana satu kata yang tampaknya sederhana bisa menjelma menjadi bentuk simbolik dari kekuasaan yang mencoba membungkam pertanyaan. 

Padahal, kata yang dimaksud itu diucapkan dalam konteks menjawab pernyataan Megawati sendiri:

“Kalau memang punya ijazah, diperlihatkan saja. Kenapa harus repot-repot?”

Baca juga: Dokter Tifa Sentil Ijazah Jokowi Pakai Gaya Woody Woodpecker: Anak UGM Pasti Tahu Kenapa Saya Ketawa

Baca juga: Ngarang Aja Malunya Roy Suryo Disentil Mustoha Teman Kuliah Jokowi Soal Ijazah, Akui Wisuda Bareng

Terlapor (yang dalam konteks ini merujuk pada Presiden Jokowi) merespons pernyataan itu dengan satu kata: "Keterlaluan." Sebuah reaksi yang menimbulkan banyak tafsir.

Terutama ketika diarahkan secara implisit kepada tokoh utama dari partai yang mengusungnya ke tampuk kekuasaan.

Menurut dr. Tifa, penggunaan kata tersebut bukan sekadar sindiran pada Roy Suryo, dirinya, Rismon Sianipar, atau para peneliti yang mewakili suara publik. 

Tapi juga bisa dimaknai sebagai bentuk tekanan halus kepada Megawati sendiri, tokoh yang punya peran besar dalam perjalanan politik Jokowi sejak Walikota Solo hingga Presiden dua periode.

“Siapapun yang mempertanyakan ijazah, meskipun berasal dari rumah politiknya sendiri, dianggap telah melewati batas. Dianggapnya keterlaluan,” ujar dr. Tifa.

Padahal, ia menegaskan, dalam republik demokratis, tidak ada batas untuk berpikir, bertanya, dan meminta transparansi.