Berita Nasional

500 Ribu Driver Ojol Matikan Aplikasi pada 20 Mei 2025, Aksi Massa Berlangsung di 11 Kota

Sebanyak 500.000 driver ojek online (ojol) diperkirakan terlibat langsung di lapangan maupun dengan mematikan aplikasi massal sebagai bentuk protes

Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Mareza Sutan AJ
Tribunnews
AKSI BESAR-BESARAN - Asosiasi pengemudi ojek online (ojol), Garda Indonesia bakal melakukan aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sebanyak 500.000 driver ojek online (ojol) diperkirakan akan terlibat langsung di lapangan maupun dengan mematikan aplikasi massal sebagai bentuk protes pada Selasa (20/5/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari unjuk rasa besar bertajuk Aksi 205 yang akan berlangsung serentak di berbagai kota besar di Indonesia.

Bukan cuma terpusat di Jakarta, aksi massa para driver ojol ini juga akan digelar di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.

Unjuk rasa ini akan memusatkan aksi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan DPR RI, yang diperkirakan akan menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengungkapkan, aksi offbid atau mematikan aplikasi massal ini bertujuan memberikan tekanan kepada aplikator yang dinilai melanggar regulasi dan merugikan pengemudi online roda dua dan roda empat.

Garda Indonesia pun meminta maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian.

"Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi off bid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” kata Igun dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Igun menjelaskan, aksi unjuk rasa besar masif ojol gabungan kendaraan roda dua dan roda empat ini akan dihadiri lebih dari 25.000 orang.

Ribuan ojol itu datang dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatra serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta.

"Mereka bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59," terang Igun.

Respons Pihak Kepolisian

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, mengatakan informasi demo sudah diterima Ditlantas Polda Metro Jaya.

Namun, terkait berapa jumlah pasti driver ojek online yang ikut dalam aksi demonstrasi besok, masih belum diketahui.

Pihak kepolisian juga belum menyiapkan rekayasa lalu lintas.

Sementara ini, polisi masih mencermati potensi massa yang ikut dalam aksi demo tersebut.

"Nanti akan kita lihat dulu potensi massa dan lokasi titik kumpul sekiranya perlu dilakukan rekayasa," ungkapnya dalam keterangan, Senin (19/5/2025).

Wamenaker Beri Dukungan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mendukung aksi unjuk rasa pengemudi ojek online tersebut.

“Perjuangannya secara substansi kita mendukung,” ungkapnya di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, aturan atau regulasi yang mengatur mengenai tuntutan driver ojol ada di ranah Kemenhub.

Namun, lanjutnya, aturan-aturan mengenai pekerja, maka Kemenaker memastikan akan mengupayakan untuk memberikan perlindungan terhadap para driver ojol.

Noel lantas mencontohkan, Kemenaker menerbitkan Surat Edaran terkait pemberian Bonus Hari Raya (BHR) keagamaan bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

“Salah satunya yang sudah kita lakukan adalah soal BHR,” jelas Noel.

Dikawal LBH

Sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat siap mengawal aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online (ojol) yang akan berunjuk rasa di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada para mitra driver yang mengalami intimidasi, suspend, atau pemutusan kemitraan dari perusahaan aplikator karena ikut aksi.

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LBH FAS) untuk mengadvokasi para pengemudi yang menjadi korban tekanan.

“Itu yang kami bentuk dari SePOI, makanya kami menggandeng LBH FAS. Kami akan mengawasi soal tersebut,” ujar Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Langkah ini diambil merespons maraknya kekhawatiran para pengemudi ojol yang akan melakukan aksi dengan mematikan aplikasi (off-bid), namun takut di-suspend atau diputus mitra oleh aplikator.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Felix Silitonga.

Menurutnya, intimidasi dari aplikator hanya bersifat ancaman, dan Felix mengklaim telah menyiapkan tim hukum untuk melakukan pendampingan jika diperlukan.

Baca juga: Komunitas Ojek Online di Jaktim Ini Tegaskan Tak Ikut Aksi Nasional Besok, Begini Alasannya

“Kami bersama dengan beberapa kantor advokat akan siap untuk membantu teman-teman. Tapi itu (ancaman suspend) saya lihat hanya gertakan saja,” ucap Felix.

Felix juga mengungkapkan sejumlah aplikator mencoba membujuk para driver agar tidak ikut aksi dengan iming-iming insentif dan sembako.

Untuk driver roda dua, insentif yang ditawarkan sebesar Rp100 ribu, dan untuk roda empat sekitar Rp 170 ribu.

Kendati demikian, lanjut Felix, mayoritas driver saat ini sudah tidak lagi pragmatis dan memilih untuk memperjuangkan haknya.

“Sudah banyak juga yang tidak pragmatis. Sudah tidak percaya lagi dengan DPR, sudah tidak percaya lagi dengan organisasi-organisasi yang selama ini memampatkan mereka,” paparnya.

Sebagai informasi, sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang mereka tuduh telah melanggar regulasi.

Mereka memprotes regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diperkirakan melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.

Sehingga, dalam aksi itu, tuntutan yang disampaikan di antaranya potongan aplikasi sebesar 10 persen dan revisi tarif penumpang.

Adapun titik-titik aksi demo di Jakarta meliputi kantor Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. (tribun network)

Baca juga: Viral Aksi Gubernur Lerai Dua Pria Mabuk yang Berkelahi di Lokasi Wisata NTB

Baca juga: Viral Pak Kades Selingkuh dengan Istri Orang, padahal Baru 2 Minggu Dilantik

Baca juga: Sosok Mohammed Sinwar, Sosok Misterius di Hamas, Israel Klaim Jenazahnya Ditemukan

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved